Pembusukan Filsafat di Ruang Publik Harus Dihentikan

PEGIAT filsafat di Indonesia mengecam adanya praktik pembusukan filsafat. Kegiatan itu untuk meluruskan fungsi filsafat ke jalur sebenarnya dan bukan sebagai skenario membungkam Rocky Gerung, pengamat politik yang sempat mengeluarkan pernyataan kontoversial, seperti fiksi dan akal sehat.

Diskusi bertajuk Menolak Pemiskinan dan Pembusukan Filsafat di Ruang Publik, itu digelar di Jakarta, Rabu (13/2).

Acara dihadiri ratusan pegiat filsafat, diantaranya budayawan Goenawan Mohamad, dosen filsafat Universitas Indonesia Donny Gahral Adian, eks peneliti LIPI Mochtar Pabotinggi, dan alumnus STF Driyarkara Jakarta Edisius Riyadi Terre.

Edisius mengemukakan, pembusukan filsafat itu muncul dalam dua bentuk. Pertama, filsafat digunakan untuk menjustifikasi kepentingan politik tertentu, tanpa konfrontasi apakah hal tersebut menyumbang pada telos (tujuan) setiap kebijakan, yaitu kohabitasi yang berkedamaian dan berkeadilan.

"Kedua, filsafat dilacurkan sebagai alat untuk tujuan subsistens semata dan bukan lagi sebagai sebuah art of thinking, sebagaimana menjadi praktik para filsuf Yunani kuno," katanya.

Tidak hanya dalam politik, sambung Mochtar, praktik-praktik serupa juga membahana lewat publikasi media massa dan percakapan di media sosial.

Alih-alih mendorong diskursus publik berdasarkan hikmat kebijaksanaan, sebagian pihak justru membajak ruang publik demi menegaskan demarkasi permusuhan kawan dan lawan.

Pada kesempatan itu, para pegiat filsafat juga memberikan 6 pernyataan sikap terkait kondisi yang belakangan terjadi.

Pertama, menolak praktik sofisme atau permainan tipu daya dengan kelihaian silat lidah dan permainan kata untuk mengecoh lawan bicara, semisal mengajukan dalil-dalil seolah argumentasi padahal sejatinya bukan.

Kedua, menolak kesesatan berpikir dengan mengabaikan kaidah-kaidah berlogika dan penyebarluasannya, sekadar demi pembenaran dan kepentingan diri sendiri. Ketiga, mendorong praktik berpikir logis sekaligus kritis demi menghindari kesesatan berpikir dan dogmatisme politik tidak bernalar.

Keempat, menolak penyebarluasan disinformasi dan pesan-pesan kebencian yang bukan hanya merusak kepercayaan silang, melainkan pula mendorong permusuhan dan menegasikan alasan berdirinya Indonesia.

Kelima, mendorong perwujudan diskursus publik yang hidup dari pergulatan beragam pemikiran kritis, serta mampu menyediakan alternatif solusi atas masalah-masalah bersama. Terakhir, mendorong praktik politik demokratis, termasuk dalam kontestasi elektoral dengan bersandar pada norma-norma etis permusyawaratan rakyat. (OL-8)

Penulis: Golda Eksa

Source : http://mediaindonesia.com/read/detail/216737-pembusukan-filsafat-di-ruang-publik-harus-dihentikan?utm_source=dable