Kasian dech loe ... Gagal maning lagi buat kerusuhan di Indonesia 🤭
PBB Telah Keluarkan Putusan Soal Referendum Papua
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.
Berikut Hasil Pertemuan Wakil Tetap RI di PBB dengan Sekjen PBB yang dilansir dari Okezone.
1. Pada 10 September 2019, di New York, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, António Guterres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.
2. Hasil pertemuan, sebagai berikut:
a. PBB mendukung Kedaulatan dan Itegritas wilayah Indonesia dan Isu Kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB.
Status Final Papua di dalam Indonesia berdasarkan uti possideti iuris, NY Agreement 1962, Act of Free Choice 1969, dan resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969.
b. PBB melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat. Namun, perlu diperkuat dengan hal-hal simbolis.
c. PBB memahami adanya kelompok separatis yang terus-menerus membuat hoax dan demo anarkis dan tindak kekerasan. Pihaknya mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dan menyulitkan pemerintah.
d. Terkait Vanuatu pihaknya menyadari bahwa sering mengangkat isu Papua dalam beberapa agenda internasional.
3. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PBB tetap mendukung Kedaulatan Indonesia atas Papua sehingga menutup peluang referendum bagi para tokoh dan simpatisan KSP.
https://makassar.sindonews.com/read/31529/1/pbb-telah-keluarkan-putusan-soal-referendum-papua-1568516991
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan para menteri dan pejabat ekonomi. Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia.
Ratas digelar pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Hadir dalam ratas yaitu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan beberapa pejabat lainnya.
Saat membuka ratas, Jokowi mengatakan Indonesia harus sedia payung sebelum hujan, yaitu mengantisipasi kemungkinan terjadinya resesi.
"Akan kita bicarakan pada siang hari ini antisipasi perkembangan ekonomi dunia. Kita tahu semuanya, pertumbuhan ekonomi global telah mengalami perlambatan dan kemungkinan terjadinya resesi semakin besar," katanya Rabu (4/9/2019).
Untuk itu, Jokowi meminta kementerian/lembaga yang terkait bersiap-siap. Tujuannya supaya jika itu benar-benar terjadi bisa dihadapi oleh Indonesia.
"Oleh karenanya payung harus kita siapkan. Kalau hujannya besar kita nggak kehujanan," sebutnya.
Melihat angka-angka secara global terkait kondisi perekonomian, Jokowi menilai kemungkinan terjadinya resesi itu semakin besar.
"Angka-angka menunjukkan pertumbuhan ekonomi global sudah alami perlambatan, dan kemungkinan resesi akan semakin besar," tambahnya.
Trio Hamdani - detikFinance.
TEMAN-TEMAN, TOLONG DI-SHARE KE MASYARAKAT AGAR MEREKA BISA PAHAM APA YANG SEDANG TERJADI SEKARANG.
Cc: Presiden Joko Widodo
GEJOLAK POLITIK SECARA SPORADIS TERJADI DI DAERAH
Penulis: Abdul Malik (Wasek KKI, ketua AMBB)
Monas dan Jakarta tidak lagi menjadi simbol perlawanan ketidak-sukaan kepada Pemerintahan Jokowi.
Para bohir atau cukong politik mengalihkan gerakan perlawanan ke daerah yang dikemas secara halus, seperti tidak ada kaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya.
Masyarakat harus waspada dan cerdas dalam menyikapi gerakan sporadis jangan ikut terpancing menjadi panas dan gaduh, karena itu yang mereka inginkan.
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, tekanan politik dengan isu agama yang melibatkan jutaan massa turun ke Monas, bisa dilokalisir menjadi kecil dan tercerai-berai
Demo di Cianjur yang dilakukan mahasiswa dengan berakhir pembakaran Empat putra bangsa polisi kita.
Viralnya secara tiba tiba Video Ustad Somad yang sudah 3 tahun berlalu.
Viralnya Video pendeta tentang air zam-zam.
Penyerbuan oleh ormas ke asrama mahasiswa Papua, yang berujung penangkapan.
Dan yang terjadi sekarang di Monokwari, Papua.
Penyerangan kantor Polisi oleh pelaku tunggal. Penembakan prajurit Polisi dan Tentara oleh OPM.
Semua kejadian diatas intinya menuntut Pemerintah menegakkan hukum secara Adil.
Kejadian diatas seolah-olah berdiri sendiri tidak ada kaitan satu sama lain. Masyarakat sengaja digiring kepada kejadian-kejadian di daerah seolah-olah ada ketimpangan hukum antara mayoritas dan minoritas, antara Papua dan luar Papua.
Kita harus waspada, karena ini merupakan jebakan. Sasaran utamanya tetap Jokowi dan pemerintahan barunya.
Saat persoalan keadilan dan hukum yang diangkat dengan melibatkan isu SARA, maka baik pendukung Jokowi maupun yang anti Jokowi akan bersatu menuntut pemerintah.
Pada point ini petualang politik dan bohir berhasil membangun Narasi dan masyarakat percaya.
Pengikut ormas radikal mereka turunkan untuk saling berhadap hadapan dengan masyarakat berkait isu Agama seperti kasus UAS.
Disisi lain Mahasiswa akan digerakan untuk berdemo yang bersifat lokal di daerah yang di desain dengan berakhir rusuh dan ini akan menjadi bola liar menggoyang pusat kekuasaan.
Para Alumni yang selama ini berdiri paling depan menentang Jokowi, akan berdiri di belakang layar melalui ceramah ceramah provokatif.
Yuk Mari kita rapatkan barisan jangan beri mereka sedikitpun celah untuk mengacaukan bangsa ini. Waspada dan jeli agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Jaga emosi jangan terpancing.
Kirimin ini nih ke Group yang banyak KAMFRETZZ nya 👎🏻:
ADA YANG MAU BACA KORAN PAGI???
YUK SIMAK DIBAWAH INI.
PANGGUNG POLITIK JOKOWI YANG TIDAK TERLIHAT OLEH AWAM..
Ketika awal Jokowi berkuasa, teman saya mengatakan bahwa yang paling berbahaya secara politik adalah sikap Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri Kontrak Kerja dan patuh kepada UU Minerba.
Karena ini menyangkut kepentingan AS yang Lima Presiden sebelumnya tidak mampu menghadapi.
Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri.
Benarlah.
Tahun 2015 suhu politik memanas dengan munculnya skandal “Papa minta saham” yang berkaitan dengan Dirut PT. Freeport Indonesia dan Setya Novanto bersama Murez.
Isi rekaman itu menyeret nama nama mantan presiden sebelumnya yang terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi.
Setya Novanto lolos dari kasus ini karena dia tidak mau bersaksi atas isi rekaman itu.
Secara tidak langsung Novanto menyelamatkan muka para presiden sebelumnya.
Tanpa operasi Intelligent Asing tidak mungkin rekaman yang sudah setahun lebih muncul lagi kepublik dan membuat gemetar elite politik.
Ini seakan sinyal kepada Jokowi bahwa jangan main main dengan Freeport.
Apakah itu cukup?
Belum. !!
Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia.
Ini provokasi yang berbahaya.
Jokowi telah memerintahkan TNI AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia.
Makanya Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) TNI AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Lettu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam.
Pusat Penerbangan TNI AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melaksanakan prosedur tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia.
Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik.
Padahal saat itu prajurit TNI berhadapan dengan Angkatan laut AS yang menggunakan Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia.
Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan laut AS.
Tapi prajurit TNI tanpa sedikitpun ragu terus me shadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia.
Selesai?
Belum. !!!!
Masih ada lagi…
Di penghujung tahun 2016 atau bulan november terjadi aksi massa umat islam yang dikenal dengan gerakan GNMF MUI untuk memenjarakan Ahok yang dituduh menistakan agama.
Namun sebetulnya diarahkan untuk menjatuhkan Jokowi.
Terbukti dalam aksi 411 ratusan ribu orang berdemontrasi mengepung istana negara.
Aparat dengan kesetian tinggi kepada Presiden berhasil menjaga ketertiban demo tersebut walau sempat terjadi gesekan dengan aparat.
Selesai?
Juga Belum!
Sebulan kemudian diadakan lagi aksi 212, tujuan tetap sama memenjarakan Ahok dengan target Istana negara.
Kali ini Jokowi datangi peserta demo dengan percaya diri, dan memastikan dia tidak takut dan dia bukan musuh umat islam.
Apakah itu cukup?
Belum!!
Pada saat hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia dengan alasan mengawal kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Indonesia.
Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak langsung AS menerapkan smart power terhadap Indonesia.
“Kamu jangan coba coba melawan saya“.
Pada bulan itu memang sedang dilakukan perundingan dengan Freeport.
Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike tidak menyinggung soal Freeport.
Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang membuat stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.
Tahun 2017 Prabowo mengatakan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS.
Bahkan Prabowo sampai mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal.
Tentu ini berkaitan dengan kekisruhan perundingan dengan Freeport.
Sikap Jokowi sudah jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kewajiban divestasi hingga 51 persen.
Sikap ini dipegang dengan konsisten.
Teman saya bilang bahwa bukan hanya AS yang dibuat Jokowi tidak berdaya.
China juga merasakan sikap keras Jokowi.
Dalam pertemuan APEC di Beijing.
Jokowi dengan tegas akan memberikan ruang ALKI kepada AS.
Dengan demikian tidak berdesakan dengan China di Malaka.
Bahkan Jokowi menolak dengan keras klaim Cina atas laut Cina Selatan & menggantinya dengan Natuna Utara!!!
Yang membuat pemerintah Cina geram, tapi apa daya yang dihadapi adalah Jokowi si manusia keras kepala yang sangat mencintai negerinya.
Dan kalian masih bilang Jokowi antek Cina???
Kalian mau tahu muka antek Cina dan penjilat pantat cina?
Nih.....!! 👇
Setelah pertemuan APEC di Beijing Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) & Sulawesi.
Waktu itu baik China & AS setuju untuk mengakhiri konflik laut cina selatan.
Atas kesepakatan itu China merasa aman dengan program OBOR untuk menghubungkan China ASEAN.
Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan laut Malaka akan terhubung dengan Indonesia ( Dumai ).
Saat sekarang jalur kereta sudah sampai di Malaysia.
Dan sedang membangun tunnel ke Singapore.
Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok santa fee dan marsela ( laut Arafuru- Maluku ) dan Mahakam, kalimantan timur.
Tetapi dalam perjalanannya Jokowi tidak pernah komit dengan kesepakatan APEC itu.
Jokowi tidak menanggapi proposal jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka.
Padahal proyek itu sudah dapat izin prinsip dari pemerintah SBY.
Program Toll laut Jokowi bukannya mendukung OBOR malah bersaing dengan OBOR.
China pusing.
Bagaimana dengan AS?
Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal tahun ini dan Blok marsela di bangun di darat dan sekarang justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru.
AS tambah pusing.
“Bagaimana mau kerjasama kalau tidak ada yang komit".
Jokowi seenaknya mengabaikan komitment yang dibuatnya.
Kata teman konsultan Geostrategis kepada saya.
Saya hanya tersenyum.
Saya katakan kepada teman bahwa OBOR ( One Belt One Road ) tidak akan dapat peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll laut maupun toll darat.
Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing.
Janji China akan menggelontorkan dana USD 30 miliar untuk jalan toll Sumatera & toll laut, nyatanya hanya 10% saja cair.
Mau komit bagaimana?
Amerika juga sama, tidak ada niat baik menyelesaikan masalah Freeport dengan mulus.
Mau komit bagaimana ?
Saya rasa ini hanya pertimbangan fairly.
Kalau mau bersinergi, China dan AS harus tunjukkan itikad baik.
"Sekarang Indonesia, ada atau tidak ada china atau AS pembangunan jalan terus sesuai agenda.
"Agenda Jokowi untuk Indonesia", Kata saya.
“Jadi apa usul kamu ?" Kata teman sambil mengerutkan kening.
"Menurut saya, china selesaikan saja komitment membiayai jalan toll Sumatera dan toll laut, dalam koridor B2B.
Kemudian AS gunakan Jepang & Eropa bangun koneksitas Kalimatan & Sulawesi.
Dukung penyelesaian masalah freeport.
Nah kalau itu semua sudah selesai, Jokowi akan komit.
Mengapa?
Karena kalau infrastruktur terbangun, Indonesia juga siap bersaing atas program OBOR nya China dan Grand Pacific nya Amerika.
Kan tidak mungkin Indonesia hanya jadi penonton.”
“Wah saya yakin Jokowi akan gagal Pilpres 2019.
Terlalu banyak musuh."
Apalagi proxy China dan AS ada disemua Partai Politik di Indonesia.
“Kata teman saya hanya tersenyum. Memang perjuangan mempertahankan NKRI itu tidak mudah".
Mengapa ?
Musuhnya bukan saja orang asing tetapi juga dari dalam negeri yang berkedok pengamat, tokoh agama, politisi & mereka tanpa rasa malu secara vulgar menunjukan keberpihakannya terhadap asing.
Tidak ada mereka berdemo memberikan dukungan kepada Presiden dalam upaya nasionalisasi SDA kita.
Bagi mereka bagaimana caranya agar agenda asing terkabulkan dan Jokowi jatuh, entah bagaimana caranya.
Yang penting mereka dapat uang dan kekuasaan.
“Negeri kami merdeka berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Engga ada yang kami takuti dengan asing apalagi proxy kambing, proxy sapi, proxy kampret.
Karena yang menjaga kami adalah Tuhan..Allah SWT.
Apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan? “ kata saya.
Tidak percaya?
Nah! ...
Terbukti kini di penghujung tahun kekuasaan Jokowi, Blok Mahakam, Blok Rokan dan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai dan Jokowi masih bisa tersenyum tanpa beban menyapa rakyat dengan gaya jenakanya.
Belakangan AS dan China harus bermanis muka kepada Jokowi agar Indonesia berperan dalam proposal Indopacific dan tetap saja Jokowi menentukan arah proposal itu sesuai dengan kepentingan Indonesia.
Sementara gerakan pressure group semakin kehilangan ide dan pijakan politik.
Beberapa diantara mereka kini tersangkut kasus pidana dan mungkin ada yang hampir gila karena ngoceh salah terus.
Pemilu 2019 adalah panggung Jokowi, untuk periode kedua dengan dukungan penuh dari koalisi partai yang akan menguasai kursi minimal 70% di DPR.
Wahai anak negeri... Jangan biarkan Jokowi berjalan sendiri.🙏.
