Baru Sadar Dibodohi Formula E, Anies Mau Kambinghitamkan Jokowi?

Ninanoor
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/02/baru-sadar-dibodohi-formula-e-anies-mau.html]
Saya kira sekarang ini Anies sudah menyadari betapa bodohnya dia termakan omongan dari orang sales-nya Formula E. Bahkan dulu sesudah Anies mengumumkan bahwa Jakarta akan menggelar ajang balap Formula E, cara Anies mengungkap adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti orang bodoh terkaget-kaget. "Ternyata perlu bayar untuk bisa jadi tuan rumah Formula E,” ucap Anies Sumber. Iya lah, masa gretongan?

Hitungan terakhir biaya total Formula E ini adalah sekitar Rp 1,6 triliun. Di dalamnya termasuk Rp 360 miliar commitment fee untuk satu kali balapan dan Rp 545 miliar untuk asuransi. Sisanya ya buat persiapan infrastruktur, biaya pelaksanaan, biaya sosialisasi dan lain-lain. Ini rinciannya saya rujuk dari artikel liputan6.com tahun 2019 Sumber. Sementara di tahun 2020 ini, dilansir cnnindonesia.com, Jakpro mengajukan anggaran Rp 934 miliar untuk persiapan infrastruktur (Sumber.) Artinya, angkanya bisa melebihi Rp 1,6 triliun.

Dengan modal segitu banyak, apakah ada jaminan balik modal?
Ada jaminan penontonnya banyak? Apakah pihak sponsor bayarnya ke penyelenggara Formula E atau ke Pemprov DKI? Yang ada Anies sendiri pernah bilang bahwa gelaran ini akan rugi selama 3 tahun pertama (Sumber.)
Sementara dia juga pernah mengatakan bahwa asumsi keuntungan ekonomis selama balapan Formula E mencapai Rp 1,2 triliun (Sumber)
Itu dia sebut dulu di tahun 2019, waktu awal-awal kesenengan jadi penyelenggara Formula E. Tapi sekarang, sudah ketahuan dan dibongkar oleh politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, bahwa anggaran biaya Formula E di Jakarta ini dua kali lipat dari Hong Kong Sumber. Kok bisa? Ini bahaya buat Anies kalau sampai rugi bandar.

Waktu pun berlalu, Anies pun mulai sadar bahwa keuntungan yang diasumsikan itu hanya mimpi yang dia buat sendiri.
Formula E bukan Asian Games. Asian Games pesertanya dari negara-negara yang dekat dengan Indonesia. Peminatnya banyak sekali, karena cabang olah raganya banyak. Banyak pengembangan bisnisnya, dari kuliner, suvenir hingga hotel-hotel sampai ke Palembang pun kecipratan untungnya. Sementara Formula E? Tidak ada jaminan, apalagi sekarang sedang ada masalah virus Corona.
Waktu sudah mepet, tiketnya saja belum dijual. Kerugian besar pun nampak nyata di depan hidung Anies.

Masalahnya, semua juga tahu bahwa Anies mau memanfaatkan Formula E ini sebagai legacy, peninggalan di dalam karir politiknya.
Modal buat 2024.
Iya kalau sukses dan mendatangkan keuntungan.
Kalau merugi, sepi penonton dan rugi bandar? Ya sama, akan jadi “modal” buat Anies, tapi modal kekalahan. Anies bukan pengusaha macam Erick Thohir dan Jokowi.
Anies tidak punya kemampuan berhitung untung rugi, proyeksi dan spekulasi. Bahkan saya nggak yakin Anies punya kemampuan menyisir anggaran macam Jokowi dan Ahok.
Penentuan skala prioritas dalam anggaran saja amburadul.
Nah ini mau spekulasi mencari keuntungan dari ajang balapan yang kurang populer, di tengah cuaca yang masih hujan dan masih adanya ancaman virus Corona.

Anies baru sadar ya? Betapa besar resiko kerugian ajang Formula E, sementara duit sudah disetor.
Tapi gimana caranya untuk menghindari kerugian merembet ke karir politik Anies?
Ya dengan mencari kambing hitam dong? Namun, untuk hal sebesar ini, tidak mungkin Anies menyalahkan anak buahnya seperti biasa. Karena idenya kan dari Anies sendiri. Lalu siapa lagi yang bisa disalahkan oleh Anies?
Siapa lagi kalau bukan pemerintah pusat.

Dalam skenario ini, pemerintah pusat harus jadi pihak yang membatalkan gelaran balap Formula E.
Anies akan nampak seperti “korban”. Jadi uang rakyat ratusan miliar hingga triliunan yang bakal hilang jika balapan batal, juga jadi “korban” akibat keputusan pemerintah pusat.
Nama Anies tetap terjaga, dan nama Jokowi yang akan jadi ternoda.
Anies aman, Jokowi nyungsep. Dalam mimpi Anies sih.

Apa indikasinya?

Bisa dilihat dari keukeuhnya Anies menetapkan Monas sebagai lokasi balap Formula E.
Dari melanggar Keppres tahun 1995 hingga membabat pepohonan di Monas. Ketika sudah mendapatkan izin dari Setneg, Anies langsung ketemu Presiden Jokowi. Alasannya buat memantapkan lokasi. Katanya sih antara Monas dan GBK.
Tapi pasca pertemuan itu? Tetap saja Monas. Dan tetap juga persiapan pembangunan infrastruktur tidak juga dimulai.
Padahal tanggal 6 Juni 2020 sudah sangat dekat. Malah yang jadi ramai adalah soal rekomendasi TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) yang katanya bohong, lalu dibilang salah ketik.

Soal kebohongan rekomendasi ini dibiarkan saja oleh Anies untuk mengalir dengan liar. Anak buahnya pun sibuk jadi bemper.
Seperti sengaja mengulur waktu agar soal lokasi balap di Monas jadi kisruh.
Memancing pemerintah pusat untuk menyalahkan Anies, dan tentu saja kemudian membatalkan acara Formula E.
Seperti harapan Anies. Oleh sebab itu, saya mendukung agar balapan Formula E ini terwujud pada awal Juni 2020. Soal akal-akalan Anies mencari kambing hitam, saya kira Presiden Jokowi sudah tahu kok.
Jokowi kok mau dikadalin?
Sekian dulu dari kura-kura!
[https://politikandalan.blogspot.com/2020/02/baru-sadar-dibodohi-formula-e-anies-mau.html]
Y
=================

Dugaan pemalsuan itu terkuak setelah Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta membantah telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan balap Formula E di kawasan Monas kepada Pemprov DKI. Padahal Rabu kemarin, Anies Baswedan mengaku telah mengantongi izim dari tim cagar budaya.

Anggota Tim Ahli Cagar Budaya DKI Danang Priatmojo bahkan menyebut balapan tersebut tak layak diselenggarakan di sekitar Monas. "Rekomendasi tidak pernah ada," kata Danang saat dihubungi Kamis 13 Februari 2020.

Ketua DPRD DKI mengatakan kecewa karena Pemprov DKI seolah sengaja menabrak aturan demi terselenggaranya Formula E di Monas.


"Saya akan memanggil dan saya hari ini masih punya palu. Kalau dia kan punya uang, saya punya palu. Kalau palu itu gak saya ketok, gak akan terjadi apa-apa," kata Prasetyo usai bertemu dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kamis.

Rekomendasi tim cagar budaya yang diduga palsu ini ada di dalam surat Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Sekretariat Negara. Adanya surat itu membuat Setneg memberi izin penyelenggaraan ajang balap Formula E di kawasan Monas.
https://metro.tempo.co/read/1307220/rekomendasi-formula-e-diduga-palsu-prasetyo-akan-panggil-anies