Kontroversi anggaran Lem Aibon DKI sebesar 82 miliar

Kontroversi anggaran Lem Aibon DKI sebesar 82 miliar, yang diplesetkan meme James Bond, membuat saya terkenang jaman ketertutupan anggaran masa sebelum Jokowi menjabat Gubernur DKI. Waktu itu saya masih menjadi direktur di Perkumpulan Prakarsa, kami diminta membantu Jokowi/Ahok sebagai gubernur/wagub terpilih DKI turut menyisir draf anggaran APBD yang dibuat pemerintahan sebelumnya.

Secara pro bono alias sukarela, kami diminta memelototi puluhan ribu item usulan program/kegiatan & anggaran yang janggal, markup atau tidak masuk akal. Benar-benar kami dibuat geleng2 kepala dengan penggunaan dana sekitar 40-an triliun waktu itu, yang mencakup sekitar 60-an ribu item.

Karena kejadian sudah cukup lama tahun 2012/2013, saya tidak terlalu ingat secara detail. Namun ada beberapa hal yang benar2 saya ingat, ada anggaran untuk membantu beberapa turnamen golf. Nilai bantuan tiap turnamen golf tidak kira2 sampai milyaran rupiah. Lalu, pengadaan untuk seragam nilainya juga beberapa miliar. Renovasi sebuah gedung pemerintahan nilainya juga puluhan miliar, belum lagi pengadaan mobil dinas. Ah Maftuchan yang sekarang jadi direktur Perkumpulan PRAKARSA mungkin lebih paham detailnya, karena yang memelototi draf anggaran dari hari-kehari.

Dari apa yang saya perhatikan anggaran waktu itu, saya tidak bisa melihat arah yang jelas akan kemana DKI dibawa. Puluhan ribu item anggaran seakan2 tinggal dimasuk-masukkan saja berdasarkan “wangsit”. Lalu khusus anggaran bantuan turnamen2 golf yang nilainya miliaran, sangat jelas terlihat modusnya. Bantuan diberikan untuk turnamen, namun pemberi bantuan akan dapat persenan yang sangat besar untuk jadi bancakan para oknum pemerintah.

Anggaran yang diketok palu telah berubah drastis karena pembersihan besar-besaran. Yang ekstrem, Ahok waktu itu yang menjadi wakil gubernur mengambil tindakan “kejam”. Anggaran proyek PU (pekerjaan umum) dipotong 25 atau 30 persen, namun diminta hasilnya tetap sama. Bisa dilihat di akun youtube pemprov DKI (saya tidak tahu sekarang, apakah masih atau sudah di-takedown pemprov DKI), Ahok bersuara keras dalam rapat waktu itu, yang tidak sanggup pejabat PU untuk segera mundur. Tidak ada pejabat PU DKI yang mundur.

Menurut perkiraan kami, markup proyek PU lebih dari 25/30 persen jadi proyek akan masih bisa berjalan dengan output yang baik, asal proyek dibersihkan dari penjatahan oknum2. Pengamatan saya selama pemerintahan DKI 2012-2017, anggaran PU yang dipotong signifikan atau anggaran2 lain dibersihkan tetap membuat berbagai proyek infrastruktur tetap berjalan baik, bahkan kebersihan sungai2 atau infrastruktur justru jauh lebih kinclong.

Tampaknya, waktu itu Jokowi/Ahok lalu bertekat membangun sistem agar penganggaran lebih terbuka dilihat oleh publik. Tak ada cara lain, sistem penganggaran lalu dibuat dengan elektronik (e-budgeting) dan terbuka untuk diakses publik. Artinya, setiap mata masyarakat bisa memelototi angaran DKI, kemana uang pajak yang mereka bayarkan dipakai pemerintah atau dianggarkan. Ini akan membuat markup atau penyelewengan anggaran bisa diantisipasi.

Ada yang telah kena batunya dengan sistem e-bugdeting, yaitu kasus penyusupan anggaran pengadaan UPS (power supply) senilai 6 miliar untuk satu sekolah. Jelas ini tidak masuk akal, mana ada sekolah yang pakai UPS senilai 6 mobil mercy baru. Beberapa anggota DPRD DKI, pejabat DKI & swasta bolak-balik diperiksa waktu itu, untuk memeriksa kongkalikong. Pejabat DKI lalu divonis 6 tahun. Namun saya agak heran, modus penyusupan anggaran berdasar berita yang saya ikuti tampaknya berasal dari satu komisi di DPRD DKI. Saya tidak terlalu mengikuti, apakah akhirnya ada anggota DPRD yang masuk bui juga setelah itu. Kalo melihat modusnya, mereka seharusnya justru yang kena duluan.

Kasus lem Aibon tampaknya justru menjadi titik balik transparansi anggaran publik. Dari berita yang saya ikuti, gubernur Anies justru menyalahkan sistem e-budgeting. Akses publik pada draf anggaran DKI juga sudah tidak bisa lagi. Kini pembahasan anggaran sudah tertutup lagi. Gelap gulita. Mata publik tidak bisa lagi memelototi anggaran. Apakah ada transaksi di belakang, markup atau ada penyelewengan anggaran, kita sudah tidak bisa antisipasi lagi. Di abad disrupsi teknologi ini, kini kita justru kembali ke jaman kegelapan.

Saya heran kenapa e-budgeting yang disalahkan. Jumlah anggaran yang keluar adalah penjumlahan antara banyaknya barang dikalikan harga per satuan, sesederhana itu. Apa yang salah? Bila tidak ditemukan, jelas ini akan sah jadi anggaran. Bukankah kita seharusnya bersyukur anggaran yang tidak masuk akal dihapuskan? Bukankah anggaran justru bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif?

Saya juga berharap gubernur Anies tetap membuka akses pada draf anggaran DKI, agar bisa dipelototi oleh publik. Masyarakat (terutama DKI) tentu berkepentingan, untuk apa uang pajak mereka dibelanjakan. Lebih dari itu, saya juga sangat berharap gubernur Anies membuka penggunaan dana operasionalnya untuk apa saja seperti ini http://ahok.org/wp-content/uploads/2015/03/Lap-Dana-Penunjang-BTP-Jan-Des-2014.pdf. Bahkan, gubernur sebelumnya juga telah mengembalikan tunjangan operasionalnya hampir 5 miliar pada negara http://ahok.org/tentang-ahok/kenapa-ahok/laporan-pengembalian-sisa-tunjangan-operasional/. Ini pasti akan sangat luar biasa, bila dilakukan lagi oleh gubernur DKI saat ini.

Saya sangat berharap, apa yang sudah baik di masa lalu perlu kita teruskan. Jangan kita justru kembali lagi ke jaman gelap. Pemerintahan yang tertutup, gelap gulita dan masyarakat hanya jadi penonton, seharusnya sudah kita tinggalkan jauh-jauh. Tapi kok ini arahnya malah berbalik lagi, kita justru mundur jauh....😞😞😞

FB: Setyo Budiantoro

Read More

MMD. "SEKARANG SAYA MENKOPOLHUKAM, SAYA TANTANG KALIAN..."

MMD. "SEKARANG SAYA MENKOPOLHUKAM, SAYA TANTANG KALIAN..."
politikandalan.blogspot.com
Penampilan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kabinet kedua Jokowi di acara ILC dengan tajuk “Kabinet Indonesia Maju Yang Menangis dan Tertawa", sungguh sangat memukau sekali.

Mahfud MD muncul sebagai pembicara kedua setelah Hendri Satrio yang panjang lebar menguraikan analisa cara Jokowi memilih menteri. Lalu Karni Ilyas meminta Pak Menkopolhukam untuk menanggapi analisis Hendri Satrio. Dengan santai Mahfud MD mengatakan, “Itu analisis Hendri Satrio. Namanya analisis, tentu orang lain juga memiliki analisis yang lain, Saya tidak akan membahas itu” hahahaaa belum apa-apa sudah memukul, memang tidak penting juga sih analisis Hendri Satrio ini. Apalagi isi analisa dia tidak ada yang istimewa, sangat standar dan kita sendiri sudah sering membaca atau mendengarnya.

Pada malam itu Mahfud MD lebih tertarik untuk menjabarkan tujuan yang digariskan untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden, salah satunya adalah Deradikalisasi, yang akan dioperasionalkan oleh pemerintah untuk lima tahun ke depan, untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan Negara.

Sebuah kata pembuka yang sangat sophisticated, determined, formal, tapi santai dalam waktu yang bersamaan. Aura Mahfud MD sebagai sosok Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan begitu memancar disokong oleh gelar dan keahlian yang dia miliki. Setiap kata yang dia ucapkan seakan menjadi sebuah hukum yang menentukan. Lalu Mafhud MD melanjutkan…

“Saya akan bicara hubungannya Deradikalisasi itu dengan persoalan agama yang sering disalahpahami” Saya langsung tersenyum. Sungguh sebuah ancang-ancang yang kuat. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang hadir dan duduk sebagai tokoh pembicara di acara di ILC malam itu. Ada Haikel Hassan PA 212, Agus Subagio Pengamat Kebijakan Publik, Akbar Faizal Nasdem, Fadli Zon Gerindra, Gazali Effendi Pakar Komunikasi Politik, Inaz Nazrulah Zubair Hanura, Ngabalin tentu saja, Kapitra Ampera PDI Perjuangan, Bambang Harimurti wartawan, Fuad Bawazair, dan Salim Haji Said yang nanti akan menjadi The Wrapping up.

Mahfud MD selain seorang Pakar Hukum Tata Negara yang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga seorang yang dikenal sangat menekuni agama Islam. Tanpa basa basi, Mahfud MD memulai mimbarnya dengan mengungkapkan keberatannya terhadap sekelompok orang yang memplintir pernyataannya tentang kata Kafir. “Saya tidak pernah mengatakan dilarang mengatakan kafir. Yang saya bilang adalah kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain atau bersikap takfiri!”. Setelah merasa puas dengan protesnya, Mafhud MD mulai masuk pada inti pemaparan tentang Khilafah dan sistem Khilafah, yang dia kupas dari sisi agama Islam.

“Di dalam Islam, ada ajaran tentang Khilafah. Nanti saya bacakan dalil-dalilnya. Tapi di dalam Islam itu tidak ada ajaran tentang Sistem Khilafah!”

See? Kalian lihat perbedaannya bagaimana dulu Wiranto sebagai Mekopolhukam dan sekarang Mahfud MD menjabat posisi yang sama menyampaikan isu yang maha penting ini? Siapa di antara keduanya yang lebih mengena akal dan pikiran kita? Saya berani mengatakan Mahfud MD. Wiranto juga bagus, namun status dia yang seorang Jendral TNI dengan sejarah yang agak kelam di masa lalu, menghalangi seluruh keilmuannya tentang politik hukum dan keamanan. Wiranto sebagai Menkopolhukam sepertinya lebih bermanfaat ke dalam memberi masukan pada presiden dan para menteri yang ada di bawahnya, daripada ke luar memberikan penjelasan pada rakyat Indonesia.

Panjang lebar, dengan melantunkan beberapa kutipan ayat dari Kitab Suci Al-Quran, Mahfud MD sangat lancar mengupas dan menguliti apa itu Khilafah dan apa itu sistem Khilafah. Mahfud MD seperti sedang mengajari orang-orang yang duduk di depannya, terutama si utusan dari PA 212. Hingga kemudian dengan lantang Mahfud MD berkata, “Jadi Khalifah itu, Khilafah itu, di dalam khasanah Islam, ADA. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya Bebas berdasarkan pilihannya sendiri sehingga Negara kita Negara Republik Indonesia ini sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam Tidak Mengajarkan Sistem. Coba saya tanya yang suka ngajak-ngajak ke Khilafah itu, sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menkopolhukam, kalau ada yang punya dalil Al Quran dan HAdist bahwa Sistem Pemerintahan itu ada menurut Islam, saya akan ikut dan saya akan mengkampanyekannya!!”

Kalau sudah begini, dengan seluruh keilmuannya yang dimiliki oleh Mahfud MD, siapa yang berani menentang? wkwkwk,..

Setelah itupun Mahfud MD masih terus memaparkan dalil-dalil Islam tentang sistem pemerintahan yang berbeda yang sah dan sudah sesuai dengan Agama Islam dan dengan penekanan suara, Mahfud MD menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia sekarang sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam. “Oleh karena itu jangan mengkafir-kafirkan orang karena berbeda cara bernegara!”

Sekarang kita mulia melihat benang merah antara protes Mahfud MD terkait pernyataannya tentang kata Kafir yang diplintir oleh sekelompok orang dan Khilafah. selanjutnya akan kemana MAhfud MD membawa kita? Itu datang setelahnya,...

Ibarat seorang peselancar yang sangat professional, berdiri tegak di atas papan selancar dan meluncur dengan tenang melewati ombak besar yang menghadang. Mahfud MD masuk ke ranah pembicaraan tentang radikalisasi dengan sangat luwes tanpa memotong benang merah tadi…

“Kenapa sekarang kita di sini ada gerakan kofar kafir? Kita sudah hidup nyaman-nyaman selama puluhan tahun rukun beragama, lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan Saudara Itulah Yang Disebut Radikal!! Tetapi jangan salah paham ya, kalau kata radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. TIdak! Orang Islam Justru Tidak Radikal Di Indonesia Ini!!” Jelas sekali yach,.. lanjut,...

“Ada seorang tokoh baru kemarin bilang nich ‘Umat Islam tersinggung karena pemerintah menuduh orang Islam radikal!’, pemerintah yang mana yang nuduh? Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi Ada Orang Islam Yang Melakukan Gerakan Radikal Itu Pasti!! Dan sudah banyak. Melalui dunia pendidikan,..” Hasan Haekal mesem-mesem nggak enak duduk.

Ini catatan kedua untuk saya, setelah mencatat tentang perbedaan antara Khilafah dan sistem Khilafah, sekarang tentang perbedaan antara radikal dan gerakan radikal.

Kemudian ini yang menarik, Mahfud MD menantang para pembuat hoax! hahahaaa…

“Saya Islam, maksudnya, saya dan anda yang di medsos yang selalu membuat ‘hit and run’, nyerang lalu lari menghilang, ketika ditanya mana dalilnya, ayo ketemu, tidak ada. SAYA TANTANG KALAU BENAR ANDA MENEMUKAN SATU SISTEM YANG DIAJARKAN PERSIS OLEH YANG ALQURAN, ALHADIST, TENTANG KHILAFAH, SAYA AKAN JADI PENGIKUTNYA…”

Sampai akhirnya, Mahfud MD menutup mimbarnya yang berdurasi hampir setengah jam itu dengan sebuah penjelasan tentang pembubaran HTI dimana saat ini kita semua masih melihat pentolan-pentolannya bebas berkeliaran, berbicara dan berkumpul menyampaikan dalil-dalil mereka. Tidak seperti dulu waktu PKI dibubarkan orang-orangnya ditangkap dan dihukum. Dan penjelasan ini menjadi catatan saya yang ketiga bahwa pemerintah sekarang sudah sangat baik karena HTI dibubarkan Hanya Dari Sudut Hukum Administrasi Bukan Dari Sudut Hukum Pidana. Kalau HTI dibubarkan dengan sudut hukum pidana, jelas, sudah ditangkapi mereka semua. Di dalam hukum Administrasi, tindakan hukum itu diambil sebelum ke Pengadilan. Kalau di dalam hukum pidana, kita bawa ke pengadilan dulu baru dihukum.

Pembubaran HTI dari sudut Hukum Administrasi, sama halnya ketika pemerintah membubarkan sebuah perusahaan yang membakar hutan. Perusahaannya dibubarkan, tetapi orang-orangnya tidak dihukum, hanya perusahaannya saja sudah tidak bisa lagi melakukan kegiatan usaha.

Paham di sini, kawan-kawan?

Menohok, mengena, tepat sasaran, pas, menyentil, mencubit, perih, malu, menjadi tolol, itu adalah impact dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Mahfud MD terhadap kelompok pengusung khilafah, kelompok radikal, kelompok yang hobi mengkafir-kafirkan, kelompok takfiri dan kelompok ormas berbasis agama Islam.

Lucunya, orang-orang yang hadir di acara ILC itu mulai terlihat sibuk membuat oretan-oretan di kertas mereka masing-masing. Saya pikir mereka sedang menulis pertanyaan untuk Menteri Menkopolhukam, ternyata bukan. Mereka mencatat rencana isu-isu yang akan diserangkan pada pemerintah yang baru, setelah isu khilafah dibabat tuntas oleh Mentri Menkopolhukamnya, tanpa meninggalkan celah sedikitpun juga.

Dan benar saja, setelah Mahfud MD selesai berbicara dan pergi, orang-orang itu mulai mengalihkan isu pembicaraan dari isu “mengapa susunan kabinet sekarang dibentuk seperti mau berperang dengan khilafah” ke isu ekonomi dan isu lain.

Salam Indonesia Satu, Salam Bhineka 💞
Semangat Erika Ebener ✍
Politikandalan.blogspot.com

Read More

PENGAKUAN MENGEJUTKAN JOKOWI

PENGAKUAN MENGEJUTKAN JOKOWI

Apa pengakuan-pengakuan mengejutkan Jokowi?

Ia mengakui bahwa sebagai seorang incumbent, seorang petahana, dia telah dan sedang dihantam bertubi-tubi. Tetapi dia mengaku bahwa dia tidak bisa menyerang balik secara frontal. Dia lebih banyak bertahan dan menangkis serangan.

Mengapa dia tidak bisa menyerang? Karena di seluruh dunia, pemerintah yang sedang berkuasa, termasuk pemerintahannya, menginginkan kestabilan, ketenangan dan kedamaian. Jika dia menyerang balik, maka keadaan semakin hiruk-pikuk, gaduh dan ribut. Jika publik kemudian melihat Jokowi jarang menyerang partner demokrasinya, itu karena alasan di atas. “Lebih mudah merebut kekuasan dari pada mempertahankannya”, kata Jokowi. Lalu apa pengakuan Jokowi selanjutnya?

Jokowi mengaku bahwa saat dia memulai pemerintahannya, dia melihat perusahan negara, Petral, anak perusahaan Pertamina, sarat dengan para mafia. Ratusan triliun negara setiap tahun, mengalami kerugian akibat permainan mafia di Petral. Ketika dia mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, dia ditakut-takuti oleh banyak pihak. Katanya, jika Petral di bubarkan, negara bisa runtuh. Diapun bisa jatuh. Sangat menakutkan.

Menteri dan tim yang diperintahkan untuk membubarkan Petral, tiga kali bertanya kepadanya. “Apakah Bapak Presiden telah matang-matang untuk membubarkan Petral? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul dampak, resiko dan konsekuensi jika membubarkan Petral?”

Bayangkan menterinya sendiri terpapar ketakutan dan ikut-ikutan menakuti Jokowi. Apa Jawaban Jokowi? “Bubarkan Petral!” Perintah Jokowi tegas. Akhirnya Petral dengan tegas dibubarkan. Lalu apa yang terjadi ketika Petral sudah dibubarkan? Sampai kini, tidak terjadi apa-apa. Ternyata pemerintah sebelumnya tidak berani membubarkan Petral karena takut.

Jokowi mengaku bahwa saat dia memulai pemerintahannya, dia melihat pencurian ikan di laut Indonesia terjadi secara masif. Ratusan juta ton ikan di laut Indonesia dicuri oleh negara lain. Lalu dia memberi perintah kepada Menteri Susi untuk menenggelamkan kapal-kapal asing itu. Jokowi mengaku bahwa Menteri Susi sendiri datang tiga kali bertanya kepadanya.

“Apakah Bapak Presiden benar-benar menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan? Apakah Bapak Presiden sadar reaksi marah negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan? Apakah Bapak Presiden sudah tahu bahwa ada ‘orang-orang besar’ dari dalam negeri ikut bersengkokol mencuri ikan-ikan kita?” tanya Menteri Susi.

Bayangkan Menteri Susi sendiri ikut menakut-nakuti Jokowi. Lalu apa reaksi Jokowi? “Tenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan!” Perintah Jokowi tegas. Sejak dimulainya penenggelaman kapal-kapal asing, sudah lebih seribu kapal ditenggelamkan. Sampai kini tak terjadi apa-apa, termasuk serangan dari ‘orang-orang besar’ itu. Kini ikan-ikan di laut Indonesia dinikmati oleh orang Indonesia sendiri. Sekarang ekspor ikan Indonesia terus meningkat. Ternyata pemerintah sebelumnya menutup mata atas pencurian ikan karena takut ditakut-takuti.

Jokowi mengaku bahwa saat dia pergi ke Papua, dia mendengar dan melihat langsung harga BBM di lapangan yang selangit. Mengapa bisa terjadi begini? Siapa mafia yang bermain? Itu pertanyaan besar di benak Jokowi. Jokowi kemudian mengeluarkan perintah untuk menyamakan harga BBM di Papua yang seliternya Rp. 50.000 bahkan bisa sampai Rp. 100.000,- Harga itu harus sama harganya di Pulau Jawa yang Rp. 6.500 perliter. Para pejabat di kementerian BUMN, khususnya di Pertamina, berulang-kali menakut-nakutinya. “Itu adalah mimpi di siang bolong. Butuh biaya, usaha besar untuk mewujudkan satu harga BBM. Bisa-bisa Pertamina rugi besar dan bangkrut”, kata mereka. Lalu apa respon Jokowi?

“Samakan harga BBM di Papua dengan Jawa!” Perintah Jokowi tegas. Jokowi kemudian bolak-balik ke Papua untuk memastikan harga BBM satu harga. Setelah setahun berjuang berdarah-darah, harga BBM di Papua kini sama dengan Jawa. Demi rakyat Papua, Pertamina lewat orang-orang yang punya tekad tinggi membangun bangsa, berjuang setiap hari menantang medan berat untuk menyalurkan BBM di berbagai pelosok di Papua dan memastikan harganya sama dengan di pulau Jawa. Perjuangan berdarah-darah ini tak banyak orang yang tahu, tak banyak orang yang mengapresianya.

Saat demo besar 212 di Monas, seluruh menteri termasuk Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri dan komandan Paspampres tak setuju mendatangi para demonstran di Monas. “Demi keamanan, Bapak Presiden sangat tidak disarankan ke Monas”! Lalu Jokowi menghitung.“Berapa menit kita jalan kaki ke sana?” tanya Jokowi. “Tujuh menit”, jawab ajudannya. "Saya harus ke sana. Tetapkan waktunya", kata Jokowi. “Jam 11.50 WIB”, jawab ajudan.

Begitu jam 11.40, situasi di istana masih menegangkan. Semua diam. Tak satupun yang berani mendorong Presiden Jokowi ke Monas. “Jam 11.41, Jokowi bangkit. “Mari kita ke Monas jalan kaki”. Di tengah jalan bertemu dengan JK yang berencana sholat ke Mesjid. Tetapi ketika JK diberitahu bahwa Jokowi ke Monas, JK kemudian berbalik langkah dan ikut dalam rombongan Jokowi. Setibanya di Monas, para pengawal hanya mengijinkan Jokowi di bawah panggung untuk mengucapkan sesuatu. Tetapi Jokowi ngotot naik ke atas panggung. Di atas panggung, Jokowi mengucapkan sebuah pidato singkat 2 menit. Setelah pidato, Jokowi segera balik ke istana dengan aman.

Jokowi mengaku bahwa saat dia memulai pemerintahannya, HTI yang tujuannya mendirikan negara khilafah, sudah berakar-berurat di seluruh wilayah Indonesia. Dia heran mengapa organisasi ini yang di banyak negara sudah dilarang, tetapi di Indonesia masih berdiri kokoh? “Bubarkan HTI lewat Perpu”! Dia pun ditanya tiga kali oleh Menkopolhukam Wiranto, Kapolri dan pejabat keamanan lain.

“Apakah Bapak Presiden sudah memikirkan matang-matang untuk membubarkan HTI? Apakah Bapak Presiden sudah sadar betul resiko dan dampak lain jika ormas ini dibubarkan?” Bayangkan, Menteri Wiranto ikut menakut-nakuti Jokowi. Lalu apa respon Jokowi? “Bubarkan HTI besok” Perintah Jokowi tegas. Esoknya HTI dibubarkan. Semua melongo dan menganga. Sejak HTI dibubarkan, keadaan baik-baik saja. Ternyata pemerintah sebelumnya tidak berani membubarkan ormas ini karena takut ditakut-takuti.

Jokowi mengaku bahwa jika ia rakus dengan prestasi ekonomi, silau pujian, maka ia hanya membangun pulau Jawa. Jika ia mau, ia bisa mengucurkan anggaran besar-besaran untuk membangun ekonomi di pesisir Jawa. Ekonomipun bisa dipastikan dengan cepat tumbuh hingga 7 persen. Lalu mengapa Jokowi tidak melakukannya? Keadilan sosil. Pemerataan. Itulah jawaban Jokowi. Ia membangun Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, demi keadilan sosial, demi pemerataan. Pembangun infrastruktur sekarang tidak langsung dinikmati hasilnya sekarang tetapi 20 tahun ke depan dan bukan di era pemerintahannya.

Jokowi mengaku bahwa seorang pemimpin harus mengambil keputusan-keputusan berani dan tepat. Keputusan-keputusan yang diambil tentu saja bukan tanpa perhitungan. “Ada hitung-hitungnya”, kata Jokowi.

Itulah pengakuan-pengakuan mengejutkan Jokowi. Ternyata menjadi Presiden itu berat.


Jadi biarkan Jokowi tetap menjadi Presiden 2019 mendatang.

Presiden Joko Widodo cerdas..!!!!
TIM NASIONAL CYBER 01 JM

https://t.me/TimNasionalCyber01JM
EDISI OKTOBER 2019

Read More

Bumikan Pancasila, Anak TK Disiapkan Jadi Satria Bela Negara

https://politikandalan.blogspot.com

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan siswa taman kanak-kanak (TK) menjadi Satria Bela Negara sebagai upaya pembumian Pancasila yang dilakukan sejak dini.

"Kami sedang siapkan anak TK, namanya Satria Bela Negara," kata Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri Prabawa Eka Soesanta di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/10) seperti dilansir Antara.

Anak-anak TK itu, kata Prabawa, akan menjadi agen-agen kecil pembumian Pancasila yang dibekali dengan semangat bela negara dan wawasan kebangsaan.


"Mereka juga akan memastikan papa-mamanya hapal Pancasila, opa-omanya bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya," katanya.

Strategi itu, kata dia, sesuai dengan peribahasa Jawa yakni kebo nusu gudel yang berarti kerbau menyusu kepada anak kerbau sehingga orang tua perlu belajar kepada anaknya.

Untuk menyiapkan anak-anak TK sebagai Satria Bela Negara, kata dia, pihaknya tengah melatih guru-guru TK di Bali yang dipilih sebagai proyek percontohan.

"Di Bali, kami sedang meng-'create', melakukan ToT (training of trainer) bagi 50 guru TK. Pada hari terakhir, mereka akan peer teaching, praktik," kata Prabawa.

Menurutnya para guru TK itu diberikan kesempatan praktik mengajar pendidikan bela negara secara langsung dengan metode permainan.https://politikandalan.blogspot.com

Prabawa mengatakan, pendidikan bela negara harus dimulai sejak dini, bahkan negara-negara lain pun menanamkannya sejak anak berada dalam kandungan.

"Bali jadi pilot project, setelah keberhasilan Bali, akan diseminasikan ke seluruh Indonesia. Ya, nanti dievaluasi dulu, dicari kelemahan, kekuatan, tantangan, dan hambatannya," katanya.

Apabila hasil evaluasi sukses, kata Prabawa, kemungkinan tahun depan akan diimplementasikan di provinsi-provinsi lain secara bertahap.

Sementara itu, Direktur Hubungan Antara Lembaga dan Kerja Sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Elfrida Herawati Siregar menyebutkan setidaknya ada lima isu strategis dalam upaya pembumian Pancasila.

"Lima isu strategis itu, yakni pemahaman Pancasila, eksklusivisme sosial, kesenjangan sosial, pelembagaan Pancasila, dan keteladanan Pancasila," katanya.
https://politikandalan.blogspot.com
(Antara/kid)

Read More

Menteri Dalam Kabinet Jokowi dan Wamen

Berikut nama menteri kabinet 2019-2024 dan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, disusun berdasarkan daftar yang dibacakan Joko Widodo.
1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin


Ini 12 Nama Calon Wakil Menteri yang Dipanggil ke Istana
1. Direktur Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID) Budi Gunadi Sadikin atau BGS
2. Mantan Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Wahyu Trenggono
3. Politikus PPP Zainut Tauhid
4. Puteri Ketua Umum Partai PerindoHaryTanoesoedibjo Angela Tanoesoedibjo
5. Politikus PSI Surya Chandra
6. Mantan Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo
7. Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo
8. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar
9. Ketua Projo Budi Arie
10. Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut Alue Dohong
11. Politikus Golkar Jerry Sambuaga
12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara


Presiden Jokowi juga ingin para menteri sering mengeluarkan terobosan baru dan tidak terpaku pada kebiasaan lama.

"Saya ingin para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras dan cepat. Sosok yang tidak terjebak rutinitas yang monoton," tutur Jokowi melalui akun twitter @jokowi pada Senin (21/10).

Setelah diumumkan, menteri kabinet baru Jokowi ini akan dilantik di Istana Negara dengan jadwal direncanakan pukul 10.30 WIB.

Read More

Alasan BUMN Perlu Wamen, Jokowi: Karena Kelola Aset Rp 8.400 T

Alasan BUMN Perlu Wamen, Jokowi: Karena Kelola Aset Rp 8.400 T

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan jabatan wakil menteri di kabinet Indonesia maju. Menurut dia, dalam waktu dekat jabatan tersebut akan segera dilantik.

Jokowi memberikan beberapa kementerian jabatan wakil menteri bukan tanpa alasan. Misalnya di Kementerian BUMN yang memiliki 140-an perusahaan dengan nilai aset ribuan triliun yang dikelola.

"Kita tahu BUMN kita ada berapa, 140-an BUMN. 140-an perusahaan. Jadi kalau mengelola perusahaan sebanyak itu perlu pengawasan perlu dikontrol. Perlu cek, kalau memang diperlukan itu ya nggak apa-apa. Paling penting Wamen itu betul-betul berfungsi membantu para menteri," kata Jokowi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Sudah Finalkan Nama Wakil Menteri, Jokowi: Siap Dilantik

Jokowi bilang, nilai aset yang dikelola oleh Kementerian BUMN sekitar Rp 8.400-an triliun. Sehingga jika dibutuhkan seorang wakil menteri untuk membantu, maka jabatan tersebut tidak dipermasalahkan. Yang terpenting, lanjut Jokowi setiap sosok wakil menteri memiliki kompetensi.

"Karena dari proses evaluasi yang terakhir kayak BUMN itu memiliki aset 8.400an triliun. Dan saya udah pesan kepada menteri BUMN agar ini dikelola dengan manajemen korporasi tapi orientasinya tetap keuntungan rakyat. Bukan melulu keuntungan tapi utnuk rakyat, untuk negara," jelasnya.

Meski demikian, Jokowi masih enggan membocorkan berapa jumlah kementerian yang akan memiliki wakil menteri. Meskipun calonnya sudah difinalkan pada sore hari ini.

"Jadi kita harapkan sore hari ini sudah final semua dan segera dilantik," ungkap dia.
https://politikandalan.blogspot.com/2019/10/alasan-bumn-perlu-wamen-jokowi-karena.html
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4758891/alasan-bumn-perlu-wamen-jokowi-karena-kelola-aset-rp-8400-t

Read More

Daftar Harta Menteri Baru Jokowi, Siapa Paling Kaya?

Foto: Kabinet Indonesia Maju (BPMI Setpres)

Jakarta - Susunan menteri untuk kabinet Indonesia Maju 2019-2024 telah resmi dilantik. Berbagai menteri terpilih ini berasal dari berbagai macam bidang, mulai dari politikus hingga pengusaha.

Menurut data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata menteri memiliki harta miliaran, ada juga yang memiliki harta puluhan juta hingga triliunan. Namun, ada sebagian nama menteri yang masih belum masuk ke dalam data LHKPN.

Berikut daftar harta kekayaan menteri menurut data LHKPN:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md: belum diketahui
2. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto: Rp 81,55 miliar
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan: Rp 588,97 miliar
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Rp 81 miliar
5. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno: Rp 6,73 miliar
6. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian: Rp 10,29 miliar
7. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi: Rp 15,43 miliar
8. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto: Rp 1,95 triliun
9. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly: belum diketahui
10. Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Rp 46,6 miliar
11. Menteri ESDM, Arifin Tasrif: Rp 1,59 miliar
12. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp 220,39 miliar
13. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto: belum diketahui
14. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo: Rp 18,96 miliar
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar: belum diketahui
16. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi: Rp 38,43 miliar
17. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo: Rp 1,87 miliar
18. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah: Rp 19,89 miliar
19. Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar: belum diketahui
20. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono: Rp 18,31 miliar
21. Menteri Kesehatan, dr Terawan: Rp 67,49 miliar
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim: belum diketahui
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro: belum diketahui
24. Menteri Sosial, Juliari Batubara: belum diketahui
25. Menteri Agama, Fachrul Razi: belum diketahui
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama: belum diketahui
27. Menkominfo, Johnny G Plate: belum diketahui
28. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki: Rp 4 miliar
29. Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang Darmavati: belum diketahui
30. MenPAN RB, Tjahjo Kumolo: Rp 7,33 miliar
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa: Rp 84 juta
32. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil: belum diketahui
33. Menteri BUMN, Erick Thohir: belum diketahui
34. Menpora, Zainudin Amali: Rp 17,98 miliar

Jaksa Agung, ST Burhanuddin: belum diketahui
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung: belum diketahui
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko: Rp 49,55 miliar
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia: belum diketahui

(eds/eds)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan ini dilangsungkan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Total ada 34 menteri yang dilantik Jokowi. Para menteri ini akan menerima gaji dan tunjangan yang terbilang biasa, tapi tentu bukan itu saja yang akan mereka terima.

Berikut deretan fakta seputar gaji menteri yang dirangkum detikFinance:

1. Total Gaji dan Tunjangan

Tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2001. Sesuai Keppres ini, menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000 setiap bulannya.

Sedangkan gaji pokok para menteri sebesar Rp 5.040.000. Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.

2. Dana Lain-lain

Gaji menteri dan tunjangan di atas tentu belum semuanya. Nilai di atas belum termasuk dana operasional hingga kinerja dan protokoler.

Bahkan ada dana taktis menteri yang menurut beberapa mantan pejabat bisa mencapai Rp 100-150 juta. Selain itu, menteri juga menerima rumah dinas, kendaraan dinas dan jaminan kesehatan.

3. Lebih Kecil Dibanding Gaji Anggota DPR

Dibandingkan dengan gaji anggota DPR RI, gaji dan tunjangan menteri terbilang lebih kecil. Gaji dan tunjangan anggota DPR dimuat dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Selain itu, diatur pula dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015

Di situ tertulis gaji pokok anggota DPR sebesar Rp 4.200.000. Anggota DPR juga mendapat sejumlah tunjangan yakni tunjangan istri Rp 420.000, tunjangan anak Rp 168.000, uang sidang/paket Rp 2.000.000, tunjangan jabatan Rp 9.700.000, tunjangan beras Rp 198.000, dan tunjangan PPH Rp 1.729.608.

Selain itu ada juga tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, tunjangan komunikasi intensif Rp 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000 dan bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7.700.000.

Jika dijumlah, gaji dan tunjangan anggota DPR tiap bulannya sebesar Rp 50.999.608. Jumlah ini tentu belum termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan uang dinas.

4. Lebih Kecil dari Gaji Bos BUMN

Gaji menteri juga terbilang rendah dibanding gaji direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkapkan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menyebut gaji direksi BUMN 30 kali lipat gaji menteri.

Dilansir dari laporan keuangan semester I-2019 beberapa perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, jumlah imbalan jangka pendek, dalam hal ini gaji dan tunjangan dewan direksi, berkisar Rp 93 juta hingga Rp 2 miliar.

Nilai ini belum termasuk bonus yang nilainya bisa 2-3 kali lipat dari imbalan jangka pendek. Bisa disimpulkan pernyataan Jonan benar adanya karena, dengan kisarann tersebut maka rata-rata remunerasi bulanan direksi BUMN sekitar 33 kali lipat dari gaji menteri.

Tentu angka ini tentu dibandingkan dengan gaji pokok dan tunjangan menteri yang totalnya sebesar Rp 18,6 juta tadi.
https://politikandalan.blogspot.com/2019/10/daftar-harta-menteri-baru-jokowi-siapa.html

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4758891/alasan-bumn-perlu-wamen-jokowi-karena-kelola-aset-rp-8400-t

Read More

PENYESATAN INFORMASI UU KPK

Copas Fb DDB

PENYESATAN INFORMASI UU KPK

Saya sampai membaca ulang draft final Revisi UU KPK, untuk memastikan bahwa Ketua Komisioner KPK Agus Rahardjo bersama Republika yang mengutip pernyataan Ketua KPK tsb melakukan penyesatan informasi..

Dan benar, ingatan saya setelah membaca UU KPK yang baru, ternyata masih baik.

#1
Berdasarkan Pasal 6 UU KPK Revisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan masih menjadi bagian tugas dari KPK.

Jadi melalui caption nya, Republika telah melakukan penyesatan.
Yang bisa dipastikan akan membentuk opini yang salah pada masyarakat yang hanya berliterasi melalui media. Tidak membaca redaksional UU nya secara langsung.

#2
Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisioner KPK, membuat kekeliruan #asumsi yang sangat fatal, terhadap ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di depan para perwakilan Pemerintah Daerah.

Mendagri hanya sedang mengungkapkan #harapan nya ke depan agar tidak ada lagi Kepala Daerah yang di OTT, dan OTT terhadap Bupati Indramayu kemarin sebagai OTT terakhir.
Dan pernyataan itu sudah sangat wajar diungkapkan dalam forum yang sedang membahas sistem infornasi keuangan daerah bersama unsur pemda. Tentunya bagian dari upaya pemerintah melakukan penguatan sistem dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemda.

Lalu diasumsikan (atau kecurigaan ?) oleh Ketua KPK sebagai "niatan" Presiden (melalui Perppu) akan meniadakan tugas OTT dari KPK.

Karena jika menilik pada UU KPK Revisi, tidak ada redaksi pasal manapun yang menerangkan bahwa KPK tidak dapat melaksanakan OTT lagi.

Bagaimana bisa seorang Pimpinan KPK, yang pastinya pembacaan terhadap UU KPK lebih baik dari kami masyarakat awam, melakukan kekeliruan asumsi atau kecurigaan yang demikian ?

Kemarin saat acara Talk Show Mata Najwa, Prof.Emil Salim juga melakukan kekeliruan dengan mengatakan KPK menjadi tidak independen karena harus berkoordinasi dengan Kejaksaan (yang kemudian dikoreksi oleh Ketua Panja Revisi UU KPK, namun sepertinya koreksi tersebut juga diabaikan).

Padahal pasal mengenai hal tsb (koordinasi dengan Kejaksaan), ada pada draft awal yang dibuat oleh DPR, sebelum diajukan kepada Presiden. Pada draft final pasal tsb sudah dihilangkan setelah mengakomodir sejumlah perubahan yang diminta oleh Presiden.

Dan kekeliruan serupa saya amati juga dilakukan oleh sekian tokoh yang lain, yang bahkan dari para pakar hukum, yang melakukan penolakan terhadap UU KPK Revisi, #hanya berdasarkan "Draft Awal" dari DPR, bukan draft final setelah pembahasan akhir dengan Pemerintah.

Dan berbagai penyesatan informasi juga telah kerap dilakukan oleh berbagai media mainstream, bukan hanya oleh Republika kali ini saja.
Bahkan media lah yang pertama kali mengangkat, yang dalam opini saya adalah #kekeliruan, persepsi terhadap isi Revisi UU KPK, yang kemudian dari framing media inilah, masyarakat yang miskin literasi dan rendah minat baca tersesatkan dan menimbulkan gelombang penolakan terhadap Revisi UU KPK terjadi di mana-mana.

Memprihatinkan.

Ya, karena jika saya menyatakan persetujuan terhadap UU KPK Revisi, bukan karena saya pro terhadap Koruptor atau menghendaki pelemahan fungsi KPK pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun benar-benar mencermati isi UU nya dan menyimpulkan tidak  ada upaya pelemahan di sana.

Justru melalui revisi UU, terjadi penguatan khususnya terhadap internal KPK sebagai petugas pelaksana fungsi tsb.
Karena jika petugas pelaksana sendiri yang melakukan pelemahan dari dalam, akibat kurangnya fungsi kontrol terhadap petugas pelaksana, bagaimana mereka bisa bekerja maksimal ke luar ?

Kita bisa berbeda dalam opini.
Namun please, jangan ada penyesatan di antara kita.

Harga yang harus dibayar bangsa ini terlalu mahal. Hingga nyawa manusia.

https://m.republika.co.id/berita/pzhuwc415/revisi-uu-kpk-berlaku-hari-ini-akhir-kisah-ott-kpk
.
#HN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2745874358765569&id=100000290960674

Read More

Ucapan Gus Mus Ini keren banget :

Kepada yang terhormat dan saya hormati: Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama, perkenankanlah saya ikut menyampaikan Selamat atas pelantikan Bapak berdua sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2019-2024.⚘ Semoga selamat melaksanakan amanat dan tanggung jawab menyejahterakan rakyat --baik yang mendukung Bapak berdua atau tidak. 🙏

Secara lahiriah rakyat yang memilih, tapi secara hakikat Allahlah yang memilih dan menjadikan Bapak berdua menjadi Presiden dan Wakil Presiden negeri tercinta ini. Maka tanggungjawab Bapak berdua sungguh berat namun mulia: tanggung jawab terhadap Allah dan rakyat. Pimpinlah kami rakyat Indonesia dengan  cinta dan belas kasih seraya senantiasa mengingat dan memohon pertolongan Allah. Tantangan seberat apa pun, akan terasa ringan bersama Allah dan pertolonganNya.

Dalam memilih pembantu, pilihlah pembantu yang membantu, bukan yang mengganggu kerja. Pilihlah mereka yang mempunyai komitmen keindonesiaan dan bisa dan mau bekerja tulus untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Jangan memilih mereka yang menawarkan diri membantu Bapak berdua kecuali mereka yang memang memahami hajat hidup rakyat Indonesia dan mempunyai kemampuan bekerja menjalankan tugas mereka.

Dengan memohon maaf sebesar-besarnya atas kelancangan saya ini, saya ikut mendoakan semoga Allah selalu menolong Bapak berdua dalam berkhidmah kepada Bangsa dan Negara. WaffaqakumuLläh ilã mã fiihi khairu ummah.

Salam takzim saya.
a. mustofa bisri

🇮🇩

Mohon kepada saudara-saudariku yang punya akses kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, sudi menyampaikan surat singkatku ini. Terima kasih.

Read More

Pangkat Kopral Rezeki Lebih Dari Jenderal

Copas dr WAG Pawon Semar...
.
.
Pangkat Kopral Rezeki Lebih Dari Jenderal

Brigjen TNI (Purn) Mazni Harun berdiri dalam posisi sikap sempurna di atas panggung,  sambil memberi hormat.  Di bawah panggung Kopral Kepala (Kopka) TNI (Purn) Haryanto, membalasnya memberi hormat.

Adegan  "janggal" itu  berlangsung di garasi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto di pinggiran Kota Kudus, Rabu sore (7/8).

Seorang jenderal memberi hormat seorang kopral----kendati sudah sama-sama pensiun----di luar sebuah kelaziman tradisi militer.

Mazni mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI  mengaku pantas memberikan  penghormatan itu. “Haryanto ini orang yang luar biasa,” ujarnya.

Dia sangat terharu dan bangga bisa mengajak sejumlah purnawirawan bersilaturahmi dengan Haryanto. Salah satunya Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang pernah menjadi  atasan Haryanto di Kodam Jaya.

Kopral Haryanto pemilik PO Haryanto adalah mantan anak buah Mazni saat dia menjadi Komandan Batalyon Arhanud 1/1 Kostrad  di Serpong Tangerang (1990-1993).

Bukan karena Haryanto kini telah menjadi orang sukses, harta kekayaannya melebihi para jenderal. Namun perjuangan dan sikap hidupnya, memang  pantas mendapat penghormatan.  Bukan hanya dari Mazni.

Sejumlah pensiunan perwira tinggi yang hadir di tempat itu juga menyatakan salut dan respeknya terhadap Haryanto. “Jarang orang kaya yang sangat dermawan dan pemurah seperti pak Haryanto, “ ujar mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat.

Cerita tentang Haryanto adalah perpaduan antara kegigihan, keuletan, dan keteladanan.

Dalam bahasa anak-anak milenial sekarang,  Haji Haryanto adalah pengusaha startup yang sukses dan tumbuh besar. Dia juga seorang philantropis, dermawan.

Lahir sebagai anak ke-6 dari 9 orang bersaudara, Haryanto anak seorang petani miskin. Ketiadaan biaya membuatnya gagal meneruskan studinya di STM.

Bermodal ijazah Sekolah Teknik (ST), setingkat SLTP, dia kemudian melamar menjadi prajurit ABRI. Dia beruntung diterima menjadi anggota ABRI dengan pangkat paling rendah, Prajurit Dua.

Tugasnya menjadi sopri truk mengangkut alat-alat berat, meriam, dan logistik untuk pasukan.

Semangatnya  membara untuk mengubah nasib membuat Haryanto mencari penghasilan tambahan selepas dinas. “Saya menjadi sopir omprengan dengan trayek Serpong ke Kota Tangerang,” ujarnya.

Dari hasil menabung, dia kemudian bisa membeli angkot. Jumlah angkotnya terus bertambah, sampai mencapai 50. Pangkatnya prajurit, tapi sudah jadi juragan angkot.

“ Saya ingat pada tahun 90-an itu Haryanto menyunatkan anaknya dengan mengundang dalang Ki Mantep Sudarsono. Acara digelar di alun-alun Tangerang. Bayarannya kalau gak salah waktu itu sudah Rp 50 juta,” ujar Mazni.

Dari  Batalyon Arhanud I, Haryanto dimutasi ke Kodam Jaya.  Pangdam Jaya saat itu Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin teman satu angkatan Mazni Harun (Akabri 1974).

Karena bisnisnya terus membesar, Haryanto akhirnya memutuskan pensiun dini. Dia pensiun pada tahun 2002 pada usia 43 tahun.

Dengan modal kucuran dari BRI sebesar Rp 3 miliar, Haryanto membeli 6 armada bus.  Usahanya hampir bangkrut ketika krisis ekonomi melanda tahun 2007-2008.

Dia terlilit utang ke BRI sebesar Rp 27 miliar. Namun setelah dijadwal ulang pembayarannya, dia mendapat keringanan selama 5 tahun. Dengan bantuan Bank tersebut, dalam waktu 3 tahun utang itu berhasil dilunasi.

Usahanya terus tumbuh. Kini dia memiliki 250 armada bus. Terdiri dari bus pariwisata dan  bus angkutan kota antar provinsi (AKAP).

(Sangat memuliakan anak yatim dan  ibunda)

Cerita tentang Haryanto tidak hanya berhenti pada keberhasilannya menjadi juragan perusahaan bus, sejumlah restoran, dan pom bensin. Apa yang dilakukannya dengan kekayaan itu justru  jauh lebih menarik.

Dia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan menebar kebaikan.

Dia menampung sejumlah temannya, termasuk para pensiunan tentara, bekerja di perusahaannya. Seorang karyawannya ada yang pensiunan perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel.

Haryanto saat ini mengurus dan menyantuni  4.000 anak yatim. Dia juga membiayai para hafidz penghafal Al Qur'an di beberapa pesantren.

Setiap tahun dia memberangkatkan puluhan orang, termasuk para karyawannya  umroh dan haji. Haryanto juga banyak membangun masjid.

Secara personal Haryanto dikenal sebagai pribadi sederhana dan soleh. Dia selalu mengajak karyawannya untuk salat berjamaah lima waktu.

Sebuah spanduk di garasi armada busnya bertuliskan sebuah pesan :
Apabila Hidupmu Susah. Tengoklah Sudah Benarkah Sholat Berjamaahmu?

Selain salat berjamaah tepat waktu, dan puasa sunnah, Haryanto punya satu amalan lagi yang menjadi satu kunci keberhasilannya. Dia sangat memuliakan Ibunya.

Dia sering terlihat mengendong ibunya, kendati dalam usia 90 tahun masih sangat sehat.

Keuletan, kedermawanan, dan sikapnya yang memuliakan anak yatim dan ibunda menjadi kunci sukses  Haryanto.

Dia pantas mendapat penghormatan bukan hanya dari para purnawirawan petinggi militer, mantan atasannya, namun juga dari kita semua.

----------- 🇮🇩 ------------

Malam minggu penuh berkah, 5 Oktober 2019
Dirgahayu TNI ke 74.
TNI garda terdepan NKRI
.
Tksh...

Read More

POSISI KURSI AHOK YG ANEH DI PELANTIKAN JOKOWI

Ada 6 Kolom Kursi pada Pelantikan Presiden Jokowi.

Kolom 1 : Super VVIP
Khusus para Kepala Negara sahabat/perwakilannya (Raja/Sultan/Presiden/Wapres/PM/dsb) & para Mantan Presiden/Wapres RI.

Kolom 2 : VVIP-01 (Baris 1 & 2)
Di isi pihak keluarga Jokowi & KH. Maruf Amin.

Kolom 3 : VVIP-02 (Baris 1 & 2)
Petinggi2 Polri & TNI dari 3 Matra.

Kolom 4 : VVIP-03 (Baris 1 & 2)
Para Ketua Partai & para Menteri serta ketua2 DPR/MPR.

Kolom 5 : VIP
Di isi oleh tamu2 undangan biasa (pejabat daerah, pengusaha2, dsb). Letak kursinya paling Belakang, setelah area kursi para menteri & ketua partai.

Kolom 6 : UMUM
Di isi oleh Media2 cetak, TV, dsb.
Dipisah oleh jalur pintu masuk utara.


Amis Baubadan, sang Gabener, dikasih kursi nyempil paling pojok dan paling belakang. Posisi kursi yang amat sangat strategis utk ngupil2, maen games PUBG, atau sekedar utk melamun merenungi segala dosa2nya.

Dan yang Lucu adalah...

AHOK malah diberikan kursi untuk Keluarga, di kolom 2 : VVIP-01 (baris 2) tepat setelah deretan kursi anak2 & menantu keluarga Jokowi (Gibran, Kaesang, Bobby, dll) & keluarga KH. Maruf Amin.
 Padahal saat ini AHOK tidak menjabat apapun !!!!!

Rupanya, Jokowi masih sangat mengingat & menghormati Sahabatnya yg satu ini....

Sementara itu, si Mbah Sengkuni,  dipastikan tidak bisa hadir di pelantikan tsb, karena masih OTW jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, dan baru saja dikabari beliau sedang bertengkar pisuh2an ama sopir & kernet di pinggir jalan, karena hampir keserempet truk molen barusan...

Read More

Pak Wiranto Legenda Kesetiaan Yang sedang Diincar

Pak Wiranto Legenda Kesetiaan
Yang sedang Diincar

 "Hanya Wiranto yang abadi"  Bagi yang tidak mengetahui, guyonan ini mungkin dianggap jokes ringan saja. Tapi bagi mereka yang paham, ini terkait kecakapan, skill, prestasi, kehormatan seorang Jenderal.

Pak Wiranto adalah Godfather nya semua jenderal, baik yang sudah Purnawirawan maupun yang masih aktif di Indonesia. Beliau adalah Jenderal nya Para Jenderal di Indonesia.

Semua Panglima TNI era 98 sampai sekarang adalah mantan anak buahnya pak Wiranto. Bahkan beliau adalah mantan Panglima ABRI (Pangab) jaman Pak Harto, mantan ajudan Pak Harto pula.

Bahkan orang yang mengaku TNI nya TNI, maaf itu juga mantan anak buahnya Pak Wiranto.

Jadi jaringan Pak Wiranto dalam tubuh TNI sangat luas, begitu mudah bagi Pak Wiranto untuk mendapatkan akses informasi apapun tentang dinamika yang terjadi di tubuh TNI.

Kemudian Pak Wiranto cakap pula di bidang politik, Semua politisi Golkar jaman jaya juga pernah dibawah Pak Wiranto, beliau adalah pemenang konvensi partai Golkar 2004. Sebelum mendirikan partai Hanura.

Jadi Pak Wiranto menguasai seluk beluk dan dihormati di lingkungan TNI dan menguasai Peta partai  politik  beserta  politisi di Indonesia. Apalagi Pak Wiranto juga sangat dekat dengan kalangan Islam pesantren.

Dan Pak Jokowi sangat mengetahui hal ini, sebagai seorang Presiden sipil tulen Pak Jokowi sangat membutuhkan pengendali Militer yang dihormati seperti sosok Pak Wiranto.

Mau kalahkan Jokowi? Singkirkan dulu orang-orang terbaiknya. Bila lewat demokrasi gagal, maka harus lewat cara paksa, "Turunkan jokowi, kita pemilu ulang". Tapi cara paksa harus lewat dukungan militer, maka harus kompori militer agar berpihak ke oposisi.

Tapi Jokowi punya tokoh militer yang kuat. Ya sudah singkirkan tokoh itu.

Jadi penyerangan terhadap Pak Wiranto adalah Jelas bukan kebetulan, dari seorang loonely wolf tapi memang sudah diincar menyangkut strategi lawan.

Kita lihat sendiri akhir-akhir ini upaya pembenturan TNI Polri gencar di provokasikan oleh pihak-pihak yang menginginkan indonesia lemah dan kacau.

Namun adanya Pak Wiranto disamping pak Jokowi sangat bisa me-reduce ancaman tersebut. Kemampuan Pak Wiranto membaca peta faksi-faksi  dalam institusi anak buahnya sangat berguna, untuk menggali informasi dari dalam ataupun meredakan provokasi pihak luar yang coba membangkitkan kemungkinan kudeta militer.

Terbukti semua usaha yang pernah dilakukan untuk memancing perpecahan patah dengan mudah lewat operasi senyap dan kehandalan Menkopolhukam dalam meredakan situasi yang sering memanas.

Tentu ini membuat jengkel pihak pihak yang ingin bermain dalam politik kasar. Pak Wiranto pun diincar untuk disingkirkan. Kalangan radikalis tentu ingin Pak Wiranto tidak lagi disisi Pak Jokowi.

Loh kok tiba-tiba ke radikalis? Dalam peta politik sekarang beberapa pihak yang berseberangan dengan pemerintah punya irisan tujuan yang sama dengan kaum radikalis.

Kaum radikalis mudah di pancing untuk bergerak karena punya komando dan jaringan yang siap kapanpun jadi martir, jadi mudah sekali dimainkan untuk dipinjam tangannya. Apalagi ada dendam mudah dimainkan seputar Jokowi anti Islam, seperti pembubaran HT* dan isu memusuhi ulama yang digoreng terus sampe minyaknya tak laik lagi.

Kalo mengikuti puzzle gaya Firehouse Of False Hood yang begitu menggemakan dengan banyak isu akhir-akhir ini, maka kemungkinan memang mereka sudah bergerak mengendap memanfaatkan asap gelap semua kehebohan palsu ini.

Ada yang bilang ini settingan?
Maaf tokoh sekelas dan sebesar reputasinya seperti pak Wiranto tak akan bermain playing victim receh hanya untuk posisi jabatan. Sekali lagi pak Wiranto ada disamping pak Jokowi karena memang dibutuhkan oleh Presiden.

Jadi kemungkinan besar para radikalis mengikuti dan mengincar Pak Wiranto, dan coba meng-aktifkan jaringan yang dilewati disetiap agenda kunjungan beliau. Terbukti Pelaku sudah menunggu dilokasi pada titik yang akan dilewati dan lagi pelaku bukan orang asli Pandegelang.

Artinya pelaku sebagai sel jaringan memang sering berpindah karena mengikuti jaringan operasi oragnisasi. Dalam hal ini sudah terindikasi pelaku adalah sel J*D.

Dan hari ini sel J*D tersebut mendapatkan panggilan tugas melakukan operasi kejam dengan tujuan menyingkirkan Pak Wiranto, sungguh tugas yang sangat butuh keberanian. Menyerang seorang Menkopolhukam. Yang tentu mendapatkan banyak pengawalan ketat melekat.

Serangan ini jelas bukan serangan loonely wolf, atau serangan accidentally, serangan ini sudah dipersiapkan oleh komando dalam perintah J*D, kenapa tidak menggunakan bom bunuh diri?

Bom bunuh diri jelas membutuhkan dana, bahan dan tenaga ahli perakitan. Para petinggi J*D pasti sudah sudah paham bahwa intelejen pasti sudah menyusupkan mata-mata dalam jaringan mereka.

Ketika mereka berkomunikasi tentang rencana bom, bahan dan tenaga pembuat, pasti informasi cepat menyebar ke jaringan yang tentu mereka sadar akan mengaktifkan alarm bahaya intelejen negara.

Pilihan pisau kecil naruto adalah pilihan yang sudah mereka pikirkan dengan matang, apalagi pisau ini sudah dipakai oleh ISIS dalam melakukan exsekusi pada sandera.

Tipikal pisau ini kecil mudah disembunyikan, kuat dan kokoh karena pendek, tajam seperti silet tiap sisinya. Apabila menerang bagian leher, dada, atau ulu hati, pasti menyebabkan masalah yang fatal sekali.

Jadi apakah Intelejen kita kecolongan?
Itu adalah diksi yang sering digunakan para pembenci dan oposisi, Kata "Kecolongan" dan "blunder" adalah diksi nyinyir abadi. Jawabannya adalah Tidak,

Serangan bisa diantisipasi tidak akan bisa diprediksi kapan datang itu adalah resiko ketika tokoh publik berani tampil dikerumunan, kita tidak tau siapa saja dalam kerumunan, bagaimana hati dan tujuan masing-masing individu pasti tak sama.

Ingat ilmu intelejen, Keramaian, keriuhan dan kerumunan adalah persembunyian terbaik bagi penyerang.

Para penyerang akan selalu mencari celah setiap hari seperti mereka produksi hoax setiap hari setiap ada bahan. Dan hari ini mereka mendapatkan kesempatan itu.

Jadi bukan kecolongan, tapi rasa aman atau merasa aman adalah bahaya sesungguhnya. Itu adalah semboyan seorang pengawal

Kenapa harus seorang Menkopolhukam yang harus  diserang?

Ada TIGA alasan kuat.

Pertama, Alasan yang disebut dalam uraian diatas sangat logis. Pak Jokowi sangat sangat mempercayai Pak Wiranto, sesama orang Jawa Solo yang sangat setia dan dapat dipercayai dalam mengemban tugas mengendalikan dan mengkoordinasikan keamanan Indonesia.

Dan itu sudah mampu dibuktikan Pak Wiranto dalam 5 tahun ini bersama Pak Jokowi. Kecakapan dan pengetahun pak Wiranto adalah masalah besar bagi mereka yang menginginkan mengadu domba dan memprovokasi institusi keamanan negara.

Singkirkan Pak Wiranto agar kekuatan Jokowi limbung dalam mengkoordinasi Militer Negara. Begitulah ibaratnya.

Kedua. Alasan Kedua bikin kepanikan, ketidak percayaan seolah Indonesia adalah negara tidak aman bagaimana Seorang Menteri yang mengkordinasi Politik dan Kemaanan bisa diserang oleh IS*S. Dan ini terbukti dari koran koran Ausy dan Amerika yang gencar memberitakan dalam headline mereka.

Tentu ini bagian dari operasi Firehouse of falsehood. Ciptakan kepanikan dan kebakaran Palsu, untuk makin menggoyang pemerintah.

Bisa dibayangin bagaimana seandainya operasi ini berhasil membuat gugur seorang Menkopolhukam? mereka akan menyerang juga dengan kata-kata Jokowi gagal menangani kemanan negara, Jokowi harus turun.

Namun begitu operasi ini gagal, dengan cepat dan culas mereka tanpa babibu menuduh: ini adalah settingan playing victim bla bla bla. Bertujuan membentuk opini publik dan menjaga agar pendukung mereka tetap satu suara. Seolah publik disuruh tutup mata dengan aksi False Ratna Sarumpaet mereka.

Ketiga, Dikalangan Kombatan, martir garis keras, selalu ada keriuhan tawa teriakan setelah terjadi aksi. Itu seperti memacu adrenalin dan semangat mereka. Jadi aksi-aksi adalah candu triger penyemangan bagi teman-teman mereka lainnya dengan tujuan pemanasan menjelang aksi besar mereka selanjutnya apalgi kalo korbannya adalah tokoh besar. Ini sangat berbahaya dan harus segera diantisipasi pihak kemanan.

Kembali Ke Pak Wiranto, beliau adalah legenda kesetiaan, cerita tentang kesetiaan Wiranto pada NKRI sudah begitu melegenda di kalangan prajurit TNI. Tahun 1998 adalah puncak karier beliau dimiliter sebagai Sebagai Panglima ABRI (Pangab), pada saat itu Pangab membawahi TNI dan Polri. sebuah kesempatan kekuasaan yang seharusnya bisa diambil oleh seorang Pangab ketika negara terjadi chaos.

Tapi naluri kesetiannya pada NKRI tak akan mudah dikhianati oleh kekuasaan yang pasti tak akan murah dibayar oleh darah dalam proses nantinya. Pak Wir lebih memilih mengawal demokrasi Indonesia ke level berikutnya, bertarung dengan fair dalam proses pemilihan rakyat.

Walaupun beliau tidak pernah menang dalam proses demokrasi, tapi kesetiaan beliau pada NKRI adalah teladan bagi prajurit sejati.

Pak Wiranto Semoga Cepat Pulih Kembali

#negaraTidakBolehKalah
#StandBehindJokowi

Penulis Dhimasjusuf J. Nugroho

Read More

UAS DI DIUNDANG JS UGM, DITOLAK REKTORAT, DIBERI KARPET MERAH UII

M Kholid Syeirazi (sekum PP ISNU)

Kenapa UAS diundang Jama’ah Salahuddin UGM, ditolak rektorat, dan diberi karpet merah UII? Jawabannya adalah kromosom. Struktur sel  yang menampung DNA masing-masing entitas. DNA Jama’ah Salahuddin adalah gelombang revitalisasi Islam tahun 70an yang menjelma dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di sejumlah perguruan tinggi ternama. Di UGM memusat di Jamaah Salahuddin (JS), di UI di Masjid Arif Rahman Hakim (ARH), di ITB di Masjid Salman, di IPB di Masjid Al-Ghiffari. Siapa penggerak-penggeraknya? Eks Masyumi, keturunan, dan kader-kadernya.

Harus jujur diakui, eks-Masyumi (sebagian besar) sampai sekarang tidak ikhlas kehilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Masyumi tidak setuju khilafah Islam, tetapi mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia. Bahasa gampangnya: negara Islam dalam wadah nation-state yang bernama NKRI. Jadi agendanya tidak sama dengan Hizbut Tahrir yang bertujuan merobohkan sekat nation-state dan mendirikan imperium Islam transnasional.

Masyumi dibubarkan Soekarno pada 1960 karena terlibat pemberontakan PRRI. Pada awalnya mendukung Soeharto dan Orde Baru, Masyumi kecewa karena Soeharto ternyata menolak memulihkan status Masyumi dan melarang tokoh-tokoh pentingnya memimpin partai politik Islam eks-Masyumi. M. Natsir, figur sentral Masyumi, kemudian mendirikan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) pada 1967. Kantornya ‘jejeran’ (selisih beberapa gedung) dengan kantor GP Ansor. Kiprahnya di bidang dakwah dan pendidikan. Bekerja sama dengan Liga Dunia Islam dan IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations), DDII menerbitkan terjemahan buku-buku para ulama IM (Mesir) dan Jama’ati Islam (Pakistan).

Atas lobi Natsir, Aras Saudi setuju mendirikan LPBA, yang kelak menjadi LIPIA di Jakarta. Tujuan Natsir adalah membendung pengaruh Syiah dalam gelombang kebangkitan Islam pasca suksesnya Revolusi Islam Iran pada 1979. Melalui LIPIA, doktrin Sunni Wahabi disebarkan secara intens ke Indonesia. Pengikut Wahabi, antara lain, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, pimpinan DDII Cabang Solo. Natsir juga berhasil menggalang dana beasiswa dari Timur Tengah. Jebolannya banyak jadi pemuka gerakan tarbiyah. Di dalam negeri, DDII menginisiasi pendirian sejumlah perguruan tinggi Islam, antara lain Yarsi (Jakarta), Unisba (Bandung), Unissula (Semarang),  UISU (Medan), UIR (Riau), dan UMI (Makassar). DDII juga terlibat dalam aksi sosial melalui underbouw-nya yaitu KISDI dan Kompak.  HMI pecah jadi dua. HMI MPO lebih dekat ke Natsir dan DDII, dengan tokohnya Abdullah Hehamahua dan Eggi Sudjana. 

Seluruh agenda DDII adalah kelanjutan dari misi politik Masyumi yang terpotong, yaitu formalisasi syariat Islam. Masyumi, sekali lagi, belum ikhlas kehilangan tujuh kata Piagam Jakarta. Silakan baca buku Endang Saifuddin Anshari (ESA), Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis ‘Sekular’ tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949. Buku ini diangkat dari tesisnya di McGill University, Kanada. Siapa ESA? Dia adalah putra Muhammad Isa Anshari, Ketua Partai Masyumi di Parlemen. ESA meyakini tujuh kata Piagam Jakarta harusnya balik lagi. Apa alasannya? Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959! Di situ ada kalimat berbunyi: “Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” Dekrit adalah tanda Indonesia kembali ke UUD 1945. Jadi, kalau Piagam Jakarta beserta tujuh katanya tidak balik ke UUD 1945, artinya terjadi ghosob terhadap umat Islam. Buku ESA dipuji-puji oleh tokoh Masyumi dan dijadikan referensi oleh anak cucu dan kader-kadernya.

Kembali ke JS. Bersama kolega-koleganya di PTN lain, JS adalah manifestasi kebangkitan Islam di kalangan mahasiswa pada tahun 70an. Di JS UGM, maskotnya adalah Amien Rais dan Sahirul Alim. Di Salman ITB, tokohnya adalah Imaduddin Abdurrahim, Ahmad Sadali, dan AM Luthfi. Di ARH UI, penggeraknya adalah Daud Ali, Djurnalis Ali, dan Achtianto. Di Al-Ghiffari IPB, tokohnya adalah AM Saefuddin dan Saleh Widodo; di UNPAD Endang Saifuddin Anshari, di Unair Fuad Amsyari. Mereka kelak menjadi tokoh dan pegiat-pegiat Islam ternama. 

JS UGM didukung banyak tokoh eks Masyumi. Amien Rais, sepulang dari Amerika, menjadi figur kunci pembinaan JS. JS juga didukung oleh R Baswedan. Beliau adalah putra AR Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia yang bergabung ke Masyumi pada 1950an dan setelah itu membantu Natsir jadi Ketua DDII DIY. Cucu AR Baswedan adalah Gubernur DKI sekarang. Jadi, kalau Amien Rais mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI, itu ada sanadnya. Sanadnya, antara lain, JS. JS didukung oleh tokoh penting, tetapi namanya tenggelam. Banyak orang tidak tahu nama Ir. RHA. Syahrul Alim, M.Sc (SA), dosen MIPA UGM, pendakwah terkenal di DIY sekitar tahun 80an. Mantan Ketua KAHMI DIY, dosen tetap FT Kimia UII, pernah jadi PR II (1973-1981) dan PR IV UII (1982-1989). Yang paling keren, yang jarang orang tahu, SA pernah dibaiat sebagai Imam NII oleh Abdullah Sungkar pada 1983. Namanya tenggelam setelah kasus Asas Tunggal Pancasila dan peledakan Borobudur. Namanya muncul kembali dalam Kongres MMI di Gedung Mandala Bakti Wanitatama, Yogyakarta, pada Agustus 2000. Dipimpin Abu Bakar Ba’asyir sebagai Amir, dia jadi anggota Ahlul Halli wal Aqdi bersama Deliar Noer, Abdurrahman Basalamah, dan Fuad Amsyari.

Bagaimana dengan UII? DNA-nya tidak bisa lepas dari Masyumi. Meskipun ‘perawakannya’ sekarang kayak kampus ‘sekuler,’ dia lahir dari hasil Sidang Umum Masyumi tahun 1945. Semulanya namanya adalah STI (Sekolah Tinggi Islam). NU, melalui KH Abdul Wahid Hasyim, terlibat dalam pendiriannya. Setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952, UII dikelola secara profesional, tanpa jejak NU, tetapi lekat dengan afiliasi Masyumi. HMI, yang terafiliasi dengan Masyumi, diprakarsai di kampus ini oleh Lafran Pane. HMI bisa dianggap sebagai organisasi ekstra kampus yang di-endorse di kampus ini. Organisasi lain kesulitan berkembang. Waktu saya jadi Ketua Komisariat PMII UGM, organisasi yang terafiliasi dengan NU ini tidak bisa berdiri, sebelum-sebelumnya, sesudah-sudahnya, sampai sekarang. Mahasiswa UII, yang mau ikut PMII, bergabung ke Komisariat UGM.

Bagaimana dengan Rektorat UGM? Jejaknya cukup panjang dikuasai kelompok nasionalis. Setahu saya (CMIIW), yang warna Islam (modernis)-nya agak kental hanya Ichlasul Amal (1998-2002) dan Sofian Effendi (2002-2007). Prof Amal adalah rektor UGM waktu saya kuliah. Waktu beliau jadi Rektor, UGM pernah menolak kehadiran Presiden Gus Dur di kampus Bulak Sumur. Jejak rektorat UGM lebih banyak dikuasai kelompok nasionalis. Dalam kontestasi rektorat, kelompok ‘semu-semu abang’ ini lebih sering menang. Bagaimana dengan Prof. Pratikno, yang sekarang jadi Mensesneg? Beliau contoh ‘ijo semu abang.’  Tapi JS berutang kepada Rektor UGM yang nasionalis, demokratis, dan konon paling dekat dengan mahasiswa. Namanya Prof. Koesnadi Hardjasoemantri. Waktu jadi Rektor, beliau mengesahkan JS sebagai Unit Kerohanian Islam di bawah PR III pada 1987. Beliau juga memberikan sepetak tempat sebagai pusat kegiatan JS di Gelanggang Mahasiswa. Baru pada 1999, JS pindah pusat ke Masjid UGM yang lebih megah.

Al-hasil, kalau UAS diundang JS, itu ada sanadnya. Kalau ditolak rektorat, itu juga ada jalarannya. Kalau kemudian disediakan karpet merah oleh UII, itu juga ada hubungannya. UAS ini penganut Islam tradisional, Islam bermadzhab, madzhab-nya Syafi’i, tetapi fikrah siyasah-nya punya benang merah dengan pengusung formalisasi syariat Islam. UAS ketemu dengan Islam tradisional pada level amaliah dan fikrah diniyah. Tetapi, begitu masuk fikrah siyasah, dia lebih dekat dengan jaringan pendukung formalisasi syariat Islam dan pengasong Khilafah Islamiyah. 
 
*Sekretaris Umum PP ISNU

Read More

Masyarakat Adat Sunda Tolak Agenda Rizieq Shihab

Bandung, Gesuri.id - Masyarakat adat Sunda se Jawa Barat (Jabar) mendeklarasikan perang terhadap radikalisme, intoleransi dan terorisme di Kampung Rancage, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/10).

Masyarakat adat se-Jabar juga menolak rencana dedengkot Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab untuk menggelar Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat se-Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada 15 - 17 Oktober 2019.

Sekitar 100 tokoh dari masyarkat adat Sunda se-Jabar hadir dalam deklarasi itu. Mereka berasal dari Bandung , Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, Karawang, Garut, Kuningan , Majalengka, Cirebon , Cianjur, Bogor, Ciamis dan sebagainya. .

Mereka juga menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk membela NKRI dan siap menghadapi siapapun yang akan memecah belah bangsa.

Hadir dalam acara tersebut antara lain  Abah Anton Charliyan sebagai tokoh Jawa Barat, Abah Yusuf dari Bandung, Abah Alam, Abah Guriang dari Sumedang, Abah Endin, Wa Deden Pagar Nusa,  Ki Pamanah Rasa dari Sukabumi, Abah Asep, Keluarga  Dalang Asep Sunandar, Jaga Lembur, Ki Boedi Al Masoem, Damas Jabar dan berbagai komunitas adat lainnya.

“Untuk itulah para sesepuh inohong masyarkat  adat dan budaya Sunda se Jawa Barat  berkumpul dan dengan tegas siap jadi garda terdepan untuk melawan radikalisme menyelamatkan Tatar Sunda Jabar, menyelamatkan NKRI.” tegas Abah Anton Charliyan.

Abah Anton Charliyan yang mantan Kapolda Jawa Barat ini menegaskan semua pihak tidak perlu meragukan lagi  nasionalisme dari para pinisepuh. Dia menegaskan kelompok  yang mencintai budaya pasti akan lebih tinggi rasa cintanya terhadap Tanah Air.

“Saat ini mereka menyadari banyak komunitas yang mengatas-namakan agama, sekali lagi mengatas-namakan agama, bukan benar benar beragama. Mereka juga berkedok ulama, berkedok Habib , yang sesungguhnya, bukan ulama dan bukan juga habib tapi kenyataanya mengadudomba, memecah belah umat dan menyebar fitnah serta menjadikan suasana politik panas dan gadu,” tegas Abah Anton.

Abah Anton pun mengapresiasi berkumpulkan para inohong masyarakat  adat dan budaya Sunda se Jawa Barat  untuk mendeklarasikan perang terhadap radikalisme intoleransi ,  terorisme serta menolak agenda  Rizieq Shihab untuk mengadakan musyawarah ulama di Bandung.

 “Bahkan seluruh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia harus memerangi tindakan radikalisme, intoleransi , dan  terorisme,”pungkasnya.

 https://www.gesuri.id/pemerintahan/masyarakat-adat-sunda-tolak-agenda-rizieq-shihab-b1WooZnzE

Read More

Terima Pimpinan MPR, Presiden Ingin Pelantikan Khidmat dan Sederhana

Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019. Kesepuluh pimpinan MPR dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya seluruh pimpinan MPR periode 2019-2024. Sementara pimpinan MPR menyampaikan langsung undangan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Saya juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Senada dengan Presiden Jokowi, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung dengan khidmat tanpa gangguan apapun. Untuk itu, ia mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kekhidmatan tersebut.

"Karena suksesnya ini, suksesnya acara pelantikan presiden, akan memberi pesan positif bagi dunia internasional dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan khidmat," ujar Ketua MPR.

Bamsoet mengatakan, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Mereka yang sudah dipastikan hadir antara lain kepala negara atau kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia.

"Tapi untuk pastinya silakan nanti dicek ke Menteri Luar Negeri," imbuhnya.

Di samping membahas tentang pelantikan presiden, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Menurut Presiden Jokowi, hal yang paling penting adalah melakukan kajian-kajian mendalam serta menerima masukan dari berbagai pihak.

"Ya yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat. Yang paling penting usulan-usulan itu harus ditampung. Masukan-masukan ditampung, sehingga bisa dirumuskan," ungkap Presiden Jokowi.

"Berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja, melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada," sambungnya.

Adapun Ketua MPR mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan dengan cermat dan menampung semua aspirasi. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait amendemen ini.

"Jadi MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Kami akan cermat betul menampung seluruh aspirasi, sebagaimana disampaikan Pak Presiden, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara pimpinan MPR yang hadir yaitu Ketua MPR Bambang Soesatyo dan 9 Wakil Ketua MPR yakni Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.


Jakarta, 16 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini

Read More

Membongkar Fakta Sejarah Hari Pahlawan 10 November dan Resolusi Jihad 22 Oktober

Membongkar Fakta Sejarah Hari Pahlawan 10 November dan Resolusi Jihad 22 Oktober yang Disembunyikan

Banyak orang yang tidak paham fakta adanya fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 karena tidak ditulis dalam buku sejarah di sekolah. Ada apa sebenarnya?

Sejarah pertempuran 10 November, awalnya tidak ada yang mau mengakui fatwa & resolusi jihad itu pernah ada. Tulisanya Prof. Ruslan Abdul Gani, yang ikut terlibat, resolusi jihad disebut tidak pernah ada.

Bung tomo yang pidato teriak-teriak, dalam bukunya juga tidak pernah menyebutkan bahwa fatwa & resolusi jihad pernah ada. Laporan tulisan mayor Jendral Sungkono juga tidak menyebut pernah ada fatwa & resolusi jihad.

Karena itu banyak orang menganggap fatwa & resolusi jihad itu hanya dongeng dan ceritanya orang NU saja. “Di antara elemen bangsa Indonesia yang tidak memiliki peran dan andil dalam usaha kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu hanya golongan pesantren hususnya NU”.

Itu kesimpulan seminar nasional di perguruan tinggi negeri besar di Jakarta tentang perjuangan menegakkan Negara Republik Indonesia pada tahun 2014. Bahkan dengan sinis salah seorang menyatakan, “Organisasi PKI, itu saja pernah berjasa. Karena pernah melakukan pemberontakan tahun 1926 melawan Belanda. NU tidak pernah”. Aneh.

Pandangan ini juga pernah dianut oleh tokoh-tokoh LIPI. Gus Dur juga mengkonfirmasi kalau sejarah ulama dan Kyai memang sudah lama ingin dilenyapkan. Tahun 1990 ada peringatan 45 tahun pertempuran 10 November. Yang jadi pahlawan besar dalam pertempuran 10 November diumumkan dari golongan itu.

Yakni orang terpelajar yang berpendidikan tinggi. Nama-nama mereka muncul tersebar di televisi, koran, dan majalah. “Itu ceritanya, 10 November yang berjasa itu harusnya Kyai Hasyim Asy'ari dan poro Kyai. Kok bisa yang jadi pahlawan itu wong-wong sosialis?”. Itu komentar Nyai Sholihah, ibu Gus Dur.

Dari situlah Gus Dur diminta untuk klarifikasi. Lalu Gus Dur klarifikasi, menemui tokoh-tokoh tua & senior di kalangan kelompok sosialis, mengenai 10 November. Sambil ketawa-ketawa mereka menjawab, “Yang namanya sejarah dari dulu kan selalu berulang, Gus. Bahwa sejarah sudah mencatat, orang bodoh itu makanannya orang pintar”.

“Yang berjasa orang bodoh, tapi yang jadi pahlawan wong pinter. Itu biasa, Gus”, katanya kepada Gus Dur. Gus dur marah betul dibegitukan. Sampai tahun 90-an NU masih dinganggap bodoh mereka. Tahun 91, Gus Dur melakukan kaderisasi besar-besaran anak muda NU.

Anak-anak santri dilatih mengenal analisis sosial (ansos) dan teori sosial, filsafat, sejarah, geopolitik, & geostrategi. Semua diajari. Supaya tidak lagi dianggap bodoh. Dan kemudian berkembang hingga kini. “Saya termasuk yang ikut pertama kali kaderisasi itu. karena itu agak faham”, kata KH. Agus Sunyoto.

Saat penulis sejarah Indonesia menyatakan fatwa dan resolusi jihad tidak ada, KH. Agus Sunyoto menemukan tulisan sejarawan Amerika, Frederik Anderson. Dalam tulisanya tentang penjajahan jepang di Indonesia thn 42 sampai 45, ia menulis begini:

22 Oktober 1945 pernah ada resolusi jihad yg dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Tanggal 27 Oktober, Koran Kedaulatan Rakyat juga memuat lengkap resolusi jihad. Koran Suara Masyarakat di Jakarta, juga memuat resolusi jihad.

Peristiwa ini ada, sekalipun wong Indonesia tidak mau menulisnya, karena menganggap NU yang mengeluarkan fatwa sebagai golongan lapisan bawah. Sejarah dikebiri. Dokumen-dokumen lama yang sebagian besar berbahasa Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, dan sebagainya, dibongkar.

Patahlah semua anutan doktor sejarah yang menyatakan NU tidak punya peran apa-apa terhadap kemerdekaan.

Ketika Indonesia pertama kali merdeka 45, kita gak punya tentara.  Baru dua bulan kemudian ada tentara. Agustus, September, lalu pada 5 Oktober dibentuk tentara keamanan rakyat (TKR). Tanggal 10 Oktober diumumkanlah jumlah tentara TKR di Jawa saja. Ternyata, TKR di Jawa ada 10 divisi. 1 divisi isinya 10.000 prajurit.
Terdiri atas 3 resimen dan 15 batalyon.

Artinya TKR jumlahnya ada 100.000 pasukan. Itu TKR pertama. Yang nanti menjadi TNI. Dan komandan divisi pertama TKR itu bernama Kolonel KH. Sam’un, pengasuh pesantren di Banten. Komandan divisi ketiga masih Kyai, yakni kolonel KH. Arwiji Kartawinata (Tasikmalaya). Sampai tingkat resimen Kyai juga yang memimpin.

Fakta, resimen 17 dipimpin oleh Letnan Kolonel KH. Iskandar Idris. Resimen 8 dipimpin Letnan Kolonel KH. Yunus Anis. Di batalyon pun banyak komandan Kyai. Komandan batalyon TKR Malang misalnya, dipimpin Mayor KH. Iskandar
Sulaiman yang saat itu menjabat Rais Suriyah NU Kabupaten Malang. Ini dokumen arsip nasional, ada Sekretariat Negara dan TNI.

Tapi semua data itu tidak ada di buku bacaan anak SD/SMP/SMA. Seolah tidak ada peran Kyai. KH. Hasyim Asy'ari yang ditetapkan pahlawan oleh Bung Karno pun tidak ditulis. Jadi jasa para Kyai dan santri memang dulu disingkirkan betul dari sejarah berdirinya Republik Indonesia ini.

Waktu itu, Indonesia baru berdiri. Tidak ada duit untuk bayar tentara. Hanya para Kyai dengan santri-santri yang menjadi tentara dan mau berjuang sebagai militer tanpa bayaran. Hanya paro Kyai, dengan tentara-tentara Hizbulloh yang mau korban nyawa tanpa dibayar. Sampai sekarang pun, NU masih punya tentara swasta namanya Banser, ya gak dibayar.

Tentara itu baru menerima bayaran pada tahun 1950. Selama 45 sampai perjuangan di tahun 50-an itu, tidak ada tentara yang dibayar negara. Kalau mau mikir, 10 November Surabaya adalah peristiwa paling aneh dalam sejarah. Kenapa? Kok bisa ada pertempuran besar yg terjadi setelah perang dunia selesai 15 Agustus.

Sebelum pertempuran 10 November, ternyata ada perang 4 hari di Surabaya. Tanggal 26, 27, 28, 29 oktober 1945. Kok ‘ujug-ujug’ muncul perang 4 hari di ceritanya gimana? Jawabnya: Karena sebelum tanggal 26 Oktober, Surabaya bergolak,
setelah ada fatwa resolusi jihad PBNU pada tanggal 22 Oktober. Kini diperingati sbg Hari Santri.

Tentara Inggris sendiri aslinya tidak pernah berfikir akan perang dan bertempur dg penduduk Surabaya. Perang selesai kok. Begitu pikirnya. Tapi karena masarakat Surabaya terpengaruh fatwa dan resolusi jihad, mereka siap nyerang Inggris, yang waktu itu mendarat di Surabaya. Sejarah inilah yang selama ini ditutupi.

Jika resolusi jihad ditutupi, orang yang membaca sekilas peristiwa 10 November akan menyebut tentara Inggris ‘ora waras’. Ngapain Ngebomi kota Surabaya tanpa sebab? Tapi kalau melihat rangkaian ini dari resolusi jihad, baru masuk akal. “Oya, marah mereka karena jenderal dan pasukannya dibunuh arek-arek Bonek Suroboyo”.

Fatwa Jihad muncul krn Presiden Soekarno meminta fatwa kepada
PBNU: apa yg harus dilakukan warga Negara Indonesia kalau diserang musuh mengingat Belanda ingin kembali menguasai. Bung Karno juga menyatakan bagaimana cara agar Negara Indonesia diakui dunia. Sejak diproklamasikan 17 Agustus dan dibentuk 18 Agustus, tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui.

Oleh dunia, Indonesia diberitakan sebagai Negara boneka bikinan Jepang. Bukan atas kehendak rakyat. Artinya, Indonesia disebut sebagai negara yang tidak dibela rakyat. Fatwa dan Resolusi Jihad lalu dimunculkan oleh PBNU. Gara-gara itu, Inggris yang mau datang 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk Surabaya karena penduduk Surabaya sudah siap perang.

Ternyata sore hari, Gubernur Jawa Timur mempersilakan. “Silahkan Inggris masuk tapi di tempat yang secukupnya saja”. Ditunjukkanlah beberapa lokasi, kemudian mereka masuk. Tanggal 26 Oktober, ternyata Inggris malah membangun banyak pos-pos pertahanan dengan karung-karung pasir yang ditumpuk & diisi senapan mesin.

“Lho, ini apa maunya Inggris. Kan sudah tersiar kabar luas kalau
Belanda akan kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara Inggris”, begitu kata arek-arek. Pada 26 Oktober sore hari, pos pertahanan itu diserang massa. Penduduk Surabaya dari kampung-kampung keluar ‘nawur’ pasukan inggris. “Ayo ‘tawur..tawuran..’!”.

Para pelaku mengatakan, itu bukan perang mas, tp tawuran. Kenapa? Gak ada komandanya, gak ada yg memimpin. “Pokoke wong krungu jihad..
jihad… Mbah hasyim.. Mbah hasyim…”. Berduyun-duyun, arek2 Suroboyo sudah, keluar rumah semua dan
langsung tawur sambil teriak ‘Allahu Akbar’ dan itu berlangsung 27 Oktober.

Mereka bergerak karena seruan jihad Mbah Hasyim itu disiarkan lewat
langgar-langgar, masjid-masjid, dan spiker-spiker. Pada 28 Oktober, tentara ikut arus arek2, ikut gelut dengan Inggris. Massa langsung dipimpin tentara. Dalam pertempuran 28 Oktober ini, 1000 lebih tentara Inggris mati dibunuh.

Tapi tentara tidak mau mengakui, karena Indonesia meski sudah merdeka, belum ada yang mengakui. Itu jadi urusan besar tingkat dunia jika ada kabar tentara Indonesia bunuh Inggris. Tentara tidak mau ikut campur. Negara belum ada yang mengakui kok sudah klaim bunuh tentara Inggris. Itu semua ikhtiyar arek-arek Suroboyo kabeh.

Pada 29 Oktober pertempuran itu masih terus terjadi. Inggris akhirnya mendatangkan presiden Soekarno dan wakil presiden Mohammad Hatta utk mendamaikan. 35. Pada 30 Oktober ditandatanganilah kesepakatan damai tidak saling tembak-menembak. Yang tanda tangan Gubernur Jatim juga. Sudah damai, tapi massa kampung tidak mau damai.

Pada 30 Oktober, akhirnya Brigadir Jenderal Mallaby digranat arek-arek Suroboyo. Mati mengenaskan di tangan pemuda Ansor. Ditembak, mobilnya digranat di Jembatan Merah. Sejarah kematian Mallaby ini tidak diakui oleh Inggris. Ada yang menyebut Mallaby mati dibunuh secara licik oleh Indonesia. Aneh, jenderal mati tp disembunyikan sebabnya karena malu.

Inggris marah betul. Masa negara kolonial kalah. Mereka malu & bingung. Perang sudah selesai, tapi pasukan Inggris kok diserang, jenderalnya dibunuh. Apa ini maksudnya? “Kalau sampai tanggal 9 Nopember jam 6 sore pembunuh Mallaby tidak diserahkan, dan tanggal itu orang-orang surabaya masih yang memegang bedil, meriam dst. tidak menyerahkan senjata kepada tentara Inggris, maka tanggal 10 Nopember jam 6 pagi Surabaya akan dibombardir lewat darat, laut, dan udara," begitu amuk jenderal tertinggi Inggris.

Datanglah tujuh kapal perang langsung ke Pelabuhan Tanjung Perak. Meriam Inggris sudah diarahkan ke Surabaya. Diturunkan pula meriam Howidser yang khusus untuk menghancurkan bangunan. Satu skuadron pesawat tempur dan pesawat pengebom juga siap dipakai. Surabaya kala itu memang mau dibakar habis karena Inggris marah kepada pembunuh Mallaby.

Pada 9 November jam setengah empat sore, Mbah Hasyim yang baru pulang usai Konferensi Masyumi di Jogja sebagai ketua, mendengar kabar arek-arek Suroboyo diancam Inggris. “Fardhu a'in bagi semua umat Islam yang berada dalam jarak 94 kilo dari Kota Surabaya untuk membela Kota Surabaya”. 94 kilo itu- jarak dibolehkannya solat qoshor.

Wilayah Sidoarjo, Tulungagung, Trenggalek,Kediri,n wilayah Mataraman, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Jombang datang semua karena dalam jarak radius 94 kilo. Dari Kediri, Lirboyo ini datang dipimpin Kyai Mahrus. Seruan Mbah Hasyim langsung disambut luar biasa. Bahkan Cirebon yang lebih dari 500 kilo datang- ke Surabaya ikut seruan jihad PBNU.

Anak-anak kecil bahkan orang-orang dari lintas agama juga ikut perang. Orang Konghucu, Kristen, dan Budha semua ikut jihad. Selain Mallaby, pertempuran di Surabaya Brigadir jendral: Loder Saimen. Luar biasa pengorbanan arek-arek Surabaya, para Kyai, dan santri. Tapi lihat, apa yg dilakukan pemerintah di kemudian hari kepada para Kyai ini? Dimanipulasi.

Demikian kultweet #dutaislamcom dari KH. Agus Sunyoto saat
menghadiri bedah buku "Fatwa dan Resolusi Jihad" di Pondok Lirboyo 3 November 2017.

Monggo bisa sebar luaskan.

Read More

JOKOWI SULIT DIJATUHKAN, LAWAN JADI BEBEK LUMPUH

Setelah kalah telak di MK, lawan Jokowi menyusun strategi baru. Mereka memprovokasi Prabowo agar tidak bertemu dengan Jokowi. Mereka mati-matian melarang Prabowo bertemu dengan Jokowi. Tujuannya adalah agar mereka bisa memperalat dan menunggangi Prabowo untuk menggagalkan pelantikan Jokowi bulan Oktober dengan segala cara.

Strategi busuk lawan itu diamati Jokowi dengan seksama. Lalu dengan cepat Jokowi memetakan kekuatan inti lawannya. Ia paham bahwa poros kekuatan lawannya ada pada diri Prabowo. Jika Prabowo ditundukkan, maka lawan-lawan yang ingin menjatuhkannya tidak lebih dari bebek lumpuh, singa ompong dan lelaki yang ‘burungnya’ sudah dikebiri.

Itulah sebabnya Jokowi dengan sabar menunggu Prabowo berbalik badan. Dan ternyata walaupun alot, akhirnya Prabowo luluh mau bertemu dengan Jokowi. Prabowo berhasil dikunci. Jokowi senyum. Ia sukses mengunci Prabowo. Mengapa Prabowo mau bertemu dengan Jokowi? Lalu kemudian Megawati? Alasannya ada 3.

Pertama, Prabowo kecewa akurat stadium empat kepada massa 212, Amin Rais, Rizieq Shihab, para pengkafling surga, para ustad yang tak berhenti ber-istigma ulama dan PKS yang jungkir balik meyakinkan Prabowo menang.

Prabowo terlalu di-PHP. Janji gombal Amin Rais bahwa kali ini Jokowi akan menjadi bebek lumpuh, ternyata halusinasi. Strategi busuk kelompok radikalis bercelana cingkrang yang yakin seribu persen Jokowi kalah, ternyata hanya mimpi basah.

Pun doa tingkat dewa Neno Warisman yang mengatur Tuhan agar memenangkan Prabowo, bagai kentut yang menjijikan. FPI yang berpesta tujuh putaran merayakan kemenangan Prabowo ternyata hanya impian.

Gairah Prabowo memang luar biasa meninggi sampai Planet Saturnus saat masa kampanye Pilpres. Alasannya ia terus-menerus diyakinkan siang-malam akan menang telak melawan Jokowi. Jantung Prabowo benar-benar berdebar, berdetak kencang dan berdegup melihat pendukungnya sudah mempersiapkan panita pemulangan Jokowi ke Solo.

Kenyataannya kalah. Akhirnya Prabowo stress berat, tertekan ke dasar lumpur, frustrasi tingkat jengkol dan jengkel tingkat petai atas ulah yakin menang para pendukungnya.

Maka (alasan kedua) mau bertemu dengan Jokowi adalah Prabowo ingin membalas dendam kepada orang-orang yang ahli ber-PHP kepadanya. Ia ingin mengobati sakit hatinya yang tercabik-cabik dan diiris-iris oleh kelompok radikal yang menjanjikan kursi presiden sekaligus surga akhirat yang nikmat.

Dan alasan ketiga adalah Prabowo tergoda rayuan maut kelompok Jokowi yang mengiming-iming kursi empuk menteri, dukungan pada tahun 2024 dan tanahnya yang ratusan ribu hektar itu tidak diambil alih oleh negara. Dan seperti yang publik tahu, Jokowi-Prabowo bertemu dan berhaha-ria di MRT. Lalu menikmati nasi goreng bersama Megawati.

Jokowi melihat kunci membabat habis strategi lawannya berada pada diri Prabowo. Ketika Prabowo dikunci, maka apapun strategi lawan akan dengan dengan mudah dibaca, dihancur-leburkan dan dikacau-balaukan.

Mari kita lihat bagaimana strategi ini berjalan. Pertama, ketika Jokowi sudah bertemu dengan Prabowo, Jokowi langsung berani luar biasa mengumumkan di hadapan moncong Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan tatapan mengejek bahwa ia akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

Ocehan Amin Rais yang meminta membatalkan pemindahan ibu kota dianggap angin kentut yang cepat berlalu. Permintaan Fadli Zon agar ibu kota dipindahkan ke Jonggol dianggap ocehan sinting lelaki pengangguran. Pun ngingauan Fahri Hamzah agar ibu kota dipindahkan ke tanah reklamasi dianggap bonyolan kosong lelaki busuk. Jokowi tetap memindahkan ibu kota Jakarta dari cengkraman Anies.

Ketika Prabowo sudah dikunci oleh Jokowi, maka bau amis kerusuhan rasisme terhadap Papua di Surabaya dengan mudah diatasi. Bahkan kerusuhan di tanah Papua yang diprovokasi oleh asing tidak berjalan mulus.

Rencana kerusuhan yang susul-menyusul di Papua dapat dengan mudah digagalkan. Bahkan para pemuda Papua kini kembali sadar mereka telah ditipu. Justru para provokator sudah dijadikan tersangka dan akan menikmati bau pengapnya penjara dengan menu ikan asin.

Jokowi pun sambil ketawa tidak terjebak oleh desakan para pembencinya termasuk Zulkifi Hasan agar cepat datang ke Papua. Jokowi paham bahwa kendali kerusuhan ada di Jakarta, ada pada kroni keluarga kunyuk. Ketika Prabowo sudah dikunci, maka keluarga kunyuk panic dan kalang kabut, mabuk membiayai kerusuhan.

Ketika Prabowo sudah dikunci oleh Jokowi maka kita bisa melihat lelucon Rizieq di Arab yang hanya bisa berkoak-koak dizalimi. Dia baru menyesal sekarang mengapa dulu dia pergi ke Arab. Sekarang entah kapan pulang di tanah air. Mungkin tahun 2050.

Provokasi para pembenci Jokowi termasuk menyulut kemarahan orang Kristen atas mulut busuk Abdul Somad soal jin di salib, tidak berhasil. Orang Kristen memang marah, melapor ke polisi namun tidak turun ke jalan dan demo berjilid-jilid di Monas.

Ketika orang Kristen demo misalnya maka massa 212 akan membuat demo tandingan membela si penista agama Abdul Somad. Mereka dengan gegap-gempita memanasi situasi. Tujuannya membuat rusuh lalu pelantikan Jokowi gagal.

Tentu saja bau busuk strategi ini sudah dicium oleh para operator istana. Itulah sebabnya Polisi tidak akan langsung memproses Somad seperti Ahok. Kasus pelaporan Somad ini akan diendapkan dan baru diproses jika ada waktu yang tepat.

Provokasi elemen-elemen yang mabuk agama dengan membubarkan ibadah orang Kristen, merobohkan gereja, melarang ibadat dan seterusnya juga tidak menyulut kerusuhan. Orang Kristen paham bahwa kelakuan tersebut hanyalah amukan kekalahan pendukung Prabowo yang sulit sampai tujuh turunan move on.

Lagi pula pembubaran ibadat dan perubuhan gereja hanyalah jebakan kepada Jokowi agar marah dan membela orang Kristen yang disebut kafir itu. Jika itu terjadi maka dibuat demo, Jokowi anti Islam dan justru pembela kafir.

Pertanyaannya adalah apakah Prabowo sudah benar-benar dikunci Jokowi? Untuk sementara saya katakan sudah. Sekurang-kurangnya Prabowo sudah mengikhlaskan kemenangan Jokowi. Prabowo pun sudah siap menghadiri pelantikan Jokowi bulan Oktober.

Pertanyaan kedua apakah kuncian Jokowi sudah di tingkat tujuh? Menurut saya masih kuncian tingkat dua. Jika kuncian lima, maka Jokowi setelah pelantikan ia langsung menghabisi lawan-lawannya. Mari kita lihat kuncian Jokowi selanjutnya setelah pelantikan. Begitulah kura-kura.

Salam SayWar....
IS "Daddy"

Read More