Sunday, 31 March 2019
Saturday, 30 March 2019
Jokowi vs Prabowo di Debat Keempat, Siapa yang Rebut Hati Netizen ?
Jakarta - Calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto semalam beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2019. Siapa yang paling merebut hati netizen di media sosial?
Debat keempat Pilpres 2019 berlangsung pada Sabtu (30/3/2019) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Debat mengambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Politicawave memantau respons di media sosial selama jalannya debat semalam. Hasilnya, Jokowi dianggap mendapat sentimen positif lebih besar.
"Percakapan terkait Jokowi di media sosial didominasi oleh sentimen positif sebesar 74% dan sentimen negatif sebesar 26%. Sementara Prabowo meraih jumlah percakapan sentimen positif sebesar 52% dan sentimen negatif sebesar 48%," papar Head of Analytics PoliticaWave, Nadia Shabilla lewat keterangan tertulis, Minggu (31/3/2019).
Politicawave mencatat isu positif dan negatif tiap kandidat per segmen. Dalam segmen 1 saat pemaparan visi dan misi, isu positif Jokowi di antaranya program DILAN atau Digital Melayani sementara isu negatifnya adalah tidak menyebut nama Ma'ruf Amin dan gaya penyampaiannya dinilai lambat. Sementara untuk Prabowo di segmen 1, isu positif yang dipantau Politicawave di antaranya penegasan bahwa Pancasila adalah ideologi final. Di sisi lain, ada isu negatif soal gaya penyampaian yang dinilai terlalu emosi.
Di segmen 2, Jokowi dinilai mendapat isu positif saat memaparkan pendekatan pendidikan Pancasila yang mengikuti zaman serta saat merespons 'curhat' Prabowo tentang fitnah. Tapi, isu negatif ke Jokowi adalah dianggap mengikuti jawaban Prabowo. Untuk Prabowo di sesi kedua, isu positifnya yaitu saat menyatakan ingin pendidikan Pancasila sejak TK. Sementara itu, isu negatifnya adalah karena terkesan tidak mendukung kemajuan teknologi.
Pada segmen 3, Politicawave menilai Jokowi mendapat isu positif karena memaparkan dengan angka. Tapi, dia mendapat isu negatif karena pernyataan soal data anggaran pertahanan dianggap kurang valid. Sementara itu, Prabowo mendapat isu positif karena dianggap lebih berpengalaman dalam dunia militer tapi isu negatifnya karena dinilai seperti tidak percaya dengan TNI.
Di segmen 4, Jokowi dianggap mendapat isu positif karena menekankan skala prioritas di strategi pertahanan. Tapi, isu negatif ke Jokowi datang karena dia disinggung kerap diberi informasi yang salah. Prabowo dinilai mendapat isu positif saat menegaskan tidak akan mendapat briefing yang salah sementara isu negatifnya adalah dinilai terlalu fokus membahas topik perang.
Saat segmen 5, Politicawave menilai Jokowi mendapat isu positif saat mengimbau negara ASEAN untuk membantu Rohingya. Sementara itu, Prabowo dapat isu positif ketika mampu menjawab pertanyaan Jokowi soal Rakhine State.
Di segmen 6, Jokowi mendapat isu positif karena pernyataan penutupnya dinilai menyejukkan. Tapi, pernyataan yang sama juga menuai isu negatif karena dirasa seperti pernyataan perpisaha. Sementara itu, Politicawave menyebut penampilan Prabowo secara keseluruhan dianggap lebih all out namun dinilai terlalu emosional.
"Dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Jokowi unggul pada setiap segmen debat Pilpres keempat dari sisi sentimen positif. Jokowi meraih percakapan positif terbesar pada segmen 1 dengan 82,20%," papar Nadia.
Keunggulan Jokowi di sesi 1 dinilai pada pemaparan soal DILAN. Sementara itu, Prabowo meraih percakapan positif terbesar pada segmen awal sebesar 65,30% tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang sudah final.
"Jokowi meraih percakapan negatif tertinggi pada segmen 5 dikarenakan diplomasi negara yang hanya berorientasi pada bisnis saja. Di penghujung debat keempat, Prabowo justru meraih percakapan negatif tertinggi di segmen 6 karena dianggap terlalu emosional dalam serta offensive dalam penyampaiannya," ungkap Nadia.
(imk/fjp)
https://news.detik.com/berita/d-4490838/jokowi-vs-prabowo-di-debat-keempat-siapa-yang-rebut-hati-netizen
TUAN BESAR PRABOWO SUBIANTO Yang Terhormat,
VIRALKAN...!!!
Surat Terbuka:
TUAN BESAR PRABOWO SUBIANTO
Yang Terhormat,
Mohon maaf jika Surat Terbuka ini harus saya awali dengan pernyataan saya yang mungkin akan membuat Tuan Prabowo tidak berkenan.
Saya harus mengatakan, bahwa Tuan adalah pemimpin yang tidak sekedar temperamental dan emosional, tapi Tuan juga adalah pemimpin yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang yang sedang berbahagia. Bahkan mungkin Tuan adalah pemimpin yang berbahaya bagi orang-orang yang sedang bersedih. Karena jika tertawa karena bahagiapun Tuan larang dan persoalkan, lalu bagaimana dengan orang yang bersedih dan tidak mau tertarwa?
Penilaian saya ini berdasarkan fakta peristiwa yang saya alami saat hadir dalam Debat Capres di Hotel Shangrila malam ini.
TUAN PRABOWO SUBIANTO,
Sekedar Tuan tahu, Tertawa Saya itu spontan, seperti umumnya jika orang tertawa. Tidak ada tertawa yang dipersiapkan dan direncanakan. Karena tertawa Saya malam ini adalah ekspresi kebahagian yang didorong karena ada hal lucu yang dirasakan.
Dan jika Tuan bertanya kenapa saya tertawa? Sejujurnya karena memang Pernyataan Tuan tentang Strategi Pertahanan Keamanan lah yang menjadi sumber penyebabnya.
TUAN PRABOWO SUBIANTO,
Ketika dengan nada tinggi yang diiringi goyangan berulang-ulang telunjuk jari mempertanyakan Kenapa dan alasan apa Saya tertawa. Saya paham bahwa Tuan sedang menegur Saya karena Tuan merasa tidak nyaman dengan tertawa saya yang Sampai ditelinga Tuan.
Tuan boleh merasa tidak nyaman dan terganggu, tapi pertanyaannya, benarkah Tuan punyak hak untuk menegur orang yang tertawa atau bahkan menimbulkan gangguan dalam acara debat tersebut?
Tuan lupa, bahwa acara Debat Pilpres tersebut dilaksanakan oleh KPU. Tuan Prabowo Subianto adalah Capres yang menjadi peserta debat sebagaimana Pak Jokowi.
Maka sesungguhnya KPU lah yang memiki kekuasaan penuh untuk menegur, bahkan mungkin mengeluarkan Saya dari ruangan atau siapapun yang dinilai telah mengganggu kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan Debat Capres sebagaimana yang diatur dalam tata tertib pelaksanaan debat yang dibuat oleh KPU.
Tapi fakta dilapangan, hingga selesainya acara Debat malam ini, Saya tidak sekalipun mendapat peringatan dan teguran apapun dari KPU.
TUAN PRABOWO SUBIANTO,
Peristiwa malam ini, semakin menguatkan keyakinan Pilihan Politik Saya terhadap Jokowi.
Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jokowi tidak sekedar ditertawakan oleh lawan-lawannya. Jokowi diejek dan dihinakan harga dirinya, direndahkan martabat keluarganya, dilecehkan kesetiannya kepada Pancasila, diragukan keyakinan atas keIslamannya. Tapi selama itu juga Jokowi mampu bersabar dan menahan diri dengan kesholehan lisan dan tindakannya.
Maaf TUAN BESAR PRABOWO SUBIANTO, malam ini Tuan tidak sekedar telah menculik kebahagian Saya untuk tertawa. Tapi Tuan juga telah menculik hak dan kewenangan KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara Pilpres termasuk keseluruhan tahapan pelaksananan Debat Capres didalamnya.
Tuan, disadari atau tidak, malam ini Tuan telah MENCULIK dan melakukan PENGHIILANGAN SECARA PAKSA atas 13 orang manusia indonesia. Saya yang tertawanya anda persoalkan dan 7 Komisioner KPU serta 5 Komisioner Bawaslu RI sebagai Pelaksana dan Pengawas penyenggaraan Debat Capres malam ini.
Terima kasih TUAN BESAR PRABOWO SUBIANTO,
Insya Allah Indonesia akan tetap dipimpin oleh seorang Presiden yang tidak sekedar bisa membuat rakyatnya bahagia. Tapi juga menjamin secara merdeka setiap warga negaranya untuk bisa Tertawa karena bahagia.
Bukan seorang Presiden yang membahayakan kemerdekaan warga negaranya untuk tertawa karena bahagia dan Menculik serta menghilangkan secara paksa hak warga negaranya yang mengekspresikan kebahagiaannya dengan cara tertawa.
Terima kasih.
Jakarta, 30 Maret 2019
Hormat Saya:
BENNY RHAMDANI
Analisa debat semalam
FULL: INILAH SESI TERPANAS DEBAT PILPRES KE-4, JOKOWI VS PRABOWO - 30 MARET 2019
DETIK DETIK PRABOWO KELUARKAN SIFAT ASLINYA PASCA DEBAT
Analisa debat semalam
Saya kadang bingung sama Prabowo. Di matanya semua gak ada yang genah. Sama TNI, dia curiga dan gak percaya. Katanya TNI suka melapor asal bapak senang saja. Dia seakan meremehkan kekuatan TNI.
Bahkan katanya, Prabowo lebih TNI dari TNI. Saya bingung, apa yang dimaksud lebih TNI dari TNI. Oh, mungkin maksudnya, dia adalah anggota TNI yang dipecat. Makanya berbeda dengan anggota TNI biasa.
Dalam kepala Prabowo, dunia selalu berada dalam ancaman. Dia seperti parno menghadapi kehidupan internasional. Makanya yang dipikirin melulu alat perang. Itupun perang dalam arti tradsional. Militer saling bertempur. Mesiu. Bom. Ledakan. Saling bunuh.
Padahal dunia sudah berubah. Jauh berubah. Perang bukan lagi hanya ekspansi fisik. Senjata. Darah. Atau mesiu. Perang saat ini lebih pada ekspansi informasi akibat teknologi informasi.
Disinilah Jokowi lebih peka melihat persoalan. Dia bukan hanya memperkuat militer dengan alutsita tradisional seperti senjata, tank dan pesawat. Lebih dari itu, dia berusaha memenuhi kebutuhan alutsita kita dengan mengembangkan teknologi pertahanan sendiri.
Kini kita sudah mampu memproduksi berbagai alat perang yang canggih. Tank dan senjata diproduksi Pindad. Kapal selam dan kapal perang diproduksi dalam negeri. Sementara teknologi informasi diperkuat untuk menghadang kekuatan asing.
Ketika Prabowo masih sibuk mau mengeluarkan banyak dana untuk alat perang tradisional, Jokowi lebih memilih berpikir jangka panjang. Membangun industri persenjataan dalam negeri dan mengembangkan tenaga-tenaga cyber.
Dalam persoalan pertahanan dan keamanan jelas tergambar, bagaimana seorang militer pecatan berhadapan dengan seorang pemimpin visioner. Bagaimana orang yang melulu mengandalkan otot dengan Jokowi yang lebih mengandalkan otak.
Bagaimana orang emosional berhadapan dengan lelaki bijak dengan cara berpikir jernih.
Ketika bicara soal politik luar negeri, seperti biasa Prabowo selalu melecehkan bangsanya. Dia seolah merasa bisa menyelesaikan masalah diplomasi dengan senjata.
Kadang kita bingung. Bagaimana seorang Prabowo bisa menyelesaikan diplomasi luar negeri kalau dia sendiri terkena larangan masuk ke AS dan beberapa negara lain. Sebab sampai saat ini Prabowo dianggap sebagai penjahat HAM. Jadi sebagai personal, Prabowo sendiri punya reputasi buruk di mata dunia internasional. Bagaimana dia bisa membawa bangsa ini berhadapan dengan asing, jika dia sudah distempel sebagai penjahat kemanusiaan.
Yang paling menarik, Prabowo selalu bicara soal harta kita di bawa ke luar negeri. Padahal perusahaan milik Prabowo dan Sandiaga termasuk yang tercatat di Paradise Papers. Itu karena mereka menempatkan hartanya di negara surga pajak.
Artinya, ya Prabowolah aktor yang membawa harta bangsa ini ke luar negeri.
Gimana soal ideologi? Iya, Prabowo secara retoris mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Tapi pengakuan gak cukup. Sampai sekarang kita gak melihat sikap tegasnya soal HTI dan khilafah.
Bahkan di panggung kampanyenya kemarin, bendera HTI berkibar dengan gagah. Menunjukan dukungan.
Jadi saya melihat, apa yang dikritik Prabowo terhadap bangsa ini, padahal dia sendiri menjadi bagian aktif disana. Mestinya dia mengkritik dirinya terlebih dahulu. Sebab kritiknya justru lebih tepat untuk dirinya sendiri. Ketimbang ditujukan pada Jokowi.
Untung saja Jokowi kalem. Dia sadar, debat kali ini sudah terlalu mepet dengan masa pencoblosan. Tidak akan banyak pengaruhnya kepada suara mengambang.
Dia membiarkan Prabowo marah-marah di panggung debat. Membiarkan emosi Prabowo meluap-luap seperti air mancur. Sebab ketika orang marah, sesungguhnya dia sedang membuka topengnya sendiri. Melucuti kekurangannya sendiri.
Sementara Prabowo ngamuk sampai memarahi penonton, Jokowi santai saja. Dia lebih fokus menjelaskan detil-detil persoalan. Lebih dingin dan adem.
Debat ini menampilkan dua karakter orang yang berbeda. Yang satu gila perang. Satunya lagi adem dan bersahabat.
Selalu teriak asing tapi ternyata sekeluarga penjilat dan antek USA
••>Tulisan Jenderal Seangkatan Dengan Prabwo<••
Lucunya negeri ini...
ada anak penghianat teriak nasionalis...
Ada anak pengkudeta proklamator (Ir.Soekarno-Presiden RI Pertama) tapi sekarang kampanye dengan dandanan menyerupai Soekarno.. kok Gak malu..?!
Kalau memang golonganmu menganggap Soekarno tidak pantas memimpin kenapa harus bohongi diri sendiri meniru nya..?
Selalu teriak asing tapi ternyata sekeluarga penjilat dan antek USA..
Mau membantah gimana pun, sayangnya rekam digital gak bisa bohong.. teriak TNI tapi nyatanya pecatan TNI..
Teriak keadilan... hallooo..?
Bagaimana kabar anak bangsa yg kamu bunuh sampai sekarang gak ada kejelasan kasusnya..?
Suka pakai atribut TNI.. masih gak malu juga..!?
Teriak rasis China... menyebar isu sara...
Kamu gak punya kaca ..? Lalu kamu anak siapa..?
Selalu teriak orang lain PKI tidak Pro NKRI tidak pro Rakyat... Haaloooo...!?
Kamu pikir orang jaman sekarang gak melek sejarah..?
Kamu pikir sejarah palsu doktrinan Soeharto masih berlaku..?
Sekarang orang sudah pintar gak bisa dibodohi dengan sejarah palsu orde baru/NWO (new world order)
Hmmm..... baca sejarah dulu aahh..
Bapakmu adalah tokoh besar yang membentuk PRRI-PERMESTA, gerakan pemberontak buatan bapakmu dan teman-temannya (Letkol Ahmad Husein, Mayor Eddy Gagola, Kolonel Alexander Evert Kawilarang, kolonel D.J Somba, Kapten Wim Najoan, Mayor Dolf Runturambi, Letkol Ventje Sumual) yang beragenda mengkudeta Presiden Soekarno...
Dibentuk di Sungai Dareh, Sumatra Barat, Januari 1958.
Dengan cara apa mengkudeta pemerintahan..?
dg cara ciptakan pemerintahan tandingan dan menciptakan chaos di Indonesia berawal di akhir thn 50an (1958) sampai awal 60an (1961)..
Bapakmu merupakan figur utama yang mengendalikan dan mengorganisir pasokan kebutuhan pemberontakan dari Amerika Serikat.
Semua persenjataan serta alat komunikasi modern disalurkan kepada gerombolan pemberontak melalui Singapura.
Walau kudeta tdk berhasil tetapi situasi "panas" tetap terjadi setelah 1961 yang berlanjut dg chaos 1965-1966..
Karena apa..? Kenapa begitu ngotot melengserkan Presiden Soekarno..?
Karena Soekarno tidak pernah menyetujui kontrak karya freeport dari USA untuk eksplorasi Papua
Dengan agenda makar, kudeta, lalu Kalian ciptakan chaos, kalian naikkan isu komunis yang berujung lengsernya Soekarno dan dengan di rekayasanya SUPERSEMAR (11 Maret1966), sejak saat itu Suharto menjadi orang pertama pengambil keputusan negara menggantikan Soekarno dan dengan bangganya dia menandatangani kontrak karya 1 (pertama) Freeport pada tahun 1967
Saat Soekarno telah lengser, dan saat pion Asing telah berada di pucuk pemerintahan negeri ini..(Soeharto) bapakmu baru berani pulang indonesia (29-Mei-1968) setelah sebelumnya sempat lari -/+10 tahun ke LN karena kudeta pertama (PRRI) tidak berhasil.
Dan karena bapakmu juga sempat terlibat kasus korupsi besar pada era kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno (saat menjadi menteri 1955-1956)
Dengan istimewa bapakmu dirayu dan dijemput dari Bangkok.. oleh Adam Malik yg diutus langsung oleh Suharto..
Gak heran kalau bapakmu langsung diangkat jadi menteri di kabinet Suharto (Juni 1968)
Yang pada akhirnya dengan kedekatan itu karna persamaan visi anti Indonesia maju... persamaan mental korup bapakmu nanti besanan juga dengan Soharto..
Yang artinya kamu jadi menantu presiden.
Lalu... terciptalah dinasti korup selama berpuluh puluh tahun... terwujudlah cita cita NWO menguasai berbagai sumber daya alam negeri ini...
Tapi namanya kejahatan gak akan bisa selamanya berkuasa/menang.
Jaman semakin modern.. masyarakat semakin pintar...
Masyarakat telah bosan dengan kepalsuan.. Lengserlah mertuamu dari pucuk pimpinan negri ini...
Akhirnya kamu dipecat juga khan dari TNI... berbagai kasus mengikuti...
Dan..... kamu pun lari..!
Padahal pada masa kekuasaan Soeharto dengan status sebagai menantu presiden sangat memuluskan karir militermu..
Boleh dikatakan, sebenarnya Kamu hanyalah anak manja yang mendompleng kekuasaan mertuamu
Karena kalau bukan menantu presiden, mana bisa setahun naik pangkat 3 kali.... padahal indisipliner setiap saat kamu lakukan.. Itu jadi dimaklumi karena kamu menantu presiden... (rekam digital pernyataan atasanmu gak bisa hilang)
Naah.. sekarang seakan ingin balas dendam kepada rakyat... kamu mencalonkan beberapa kali sebagai pemimpin negeri....
Tapi.. semua tahu.. tidak segampang itu...
Langkahmu basi... caramu kuno... langkah2 mu mulai terlihat sama dengan bapakmu dan mertuamu... kamu mau menguasai negri ini... membodohkan lagi kami.. disaat negeri ini sudah mulai membangun peradaban maju.. Saat negeri ini semakin disegani negara lain.. saat negeri ini sudah ingin mandiri..
Kamu, kalian antek kaki tangan NWO... Tidak akan senang dengan semua kemajuan negri ini...
Kalian perlahan tetapi bergerilya mulai menggiring opini... kalian ciptakan isu agama... isu ras... menaikkan lagi Isu PKI...
Tidak cukup itu saja...
Karena saat ini pemerintah sedang giat membangun Indonesia tercinta
, pemerintah saat ini sedang mewujudkan sila ke 5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara:
1. Bayar ganti rugi korban LAPINDO.
2. IKAN Melimpah karena Kapal-kapal Pencuri ikan ditenggelamkan oleh bu SUSI PUDJIASTUTI.
3. SINGAPURA Semakin "Segan" Kepada INDONESIA karena kebijakan TAX AMNESTI.
4. Pulau NATUNA sudah direbut oleh JOKOWI dari tangan CHINA.
5. Saham FREEPORT 51% untuk INDONESIA.
6. Mafia PETRAL yang merugikan negara bubar di tangani JOKOWI.
7. Bencana KABUT ASAP sudah berhasil diminimalisir nyaris tidak ada lagi.
8. INDONESIA jadi anggota OTDC karena PDB diatas 1T.
9. BBM satu harga seluruh INDONESIA di realisasikan.
10. SERTIFIKAT TANAH untuk rakyat miskin.
11. Dana desa, KIP, KIS untuk rakyat.
12. Listrik sudah menyala di desa terpencil
13. Jalan TRANS PAPUA di selesaikan.
14. Jalan TRANS SUMATRA dan jalan yang mnghubungkan antar provinsi sedang dalam proses penyelesaian.
15. Listrik tenaga angin di SIDRAP.
16. IRIGASI, BENDUNGAN, EMBUN dibangun untuk mengairi sawah pertanian agar bisa panen 3x setahun. ( menuju swasembada pangan)
17. Pembangunan 10 JEMBATAN GANTUNG di BANTEN sudah selesai.
18. Pembangunan 32 JEMBATAN GANTUNG sedang dalam penyelesaian.
19. Bandara KERTAJATI selesai ditangan JOKOWI sehingga menggerakan ekonomi rakyat.
20. Pelabuhan TANJUNG PRIOK sekarang bisa untuk transit kapal besar sehingga tidak perlu transit di Singapura.
21. Pemerintahan pak JOKOWI sudah bisa Mencicil utang rezim SBY 1600 T.
22. Hari SANTRI nasional di berlakukan
23. Proyek proyek mangkrak dibereskan
24. HTI pencinta KHILAFA di bubarkan
25. GOOGLE bayar pajak di wajibkan
26. Bandar NARKOBA nyawanya dihilangkan
27. Pengemplang pajak dipaksa ikut aturan
28. TEAM CYBER pungli di berdayakan
29. OTT gencar dimana mana
30. BLOK ROKAN dan BLOK MAHAKAM direbut kembali
31. OPM kembali kepangkuan ibu pertiwi
32. Pabrik gula terbesar di lampung
33. 15 bandara baru disiapkan
34. Jalan tol 5000 km diselesaikan 3,5th berjalan
35. PLBN mega di setiap perbatasan
36. Dunia mengakui kemajuan REPUBLIK
INDONESIA
37. Atlit Berprestasi Diperhatikan dengan Memberikan Bonus sebelum "Keringat Kering".
39. Bagi Pasien Cuci Darah, Operasi Jantung yang masuk Program BPJS gratis.
40. Anggaran Dana Desa. program dana desa telah berhasil membangun jalan desa di seluruh pelosok Indonesia sampai 121.709 kilometer. Belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia.
Dan Masih banyak lagi prestasi presiden Jokowi.
So what gitu loh...?
✍🏻 Share ini berulang-ulang agar tidak buta dan tuli lagi bagi mereka yang nyinyir ✊🏻✊🏻
Friday, 29 March 2019
AM HENDROPRIYONO: Pemilu 2019, Pertarungan PANCASILA Dengan KHILAFAH
Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono menilai Pemilu 2019 yang digelar serentak 17 April mendatang sangat berbeda dari Pemilu pernah dilaksanakan di Indonesia. Menurut dia, pertarungan Pemilu sekarang ini adalah dua ideologi berbeda.
"Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya. Orang yang berhadapan bukan hanya kubu, kubu dari PakJokowi dan kubu dari Pak Prabowo, bukan. Tapi ideologi," kata Hendropriyono di Gedung Pertemuan Kesatrian Soekarno Hatta, BIN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (28/3).
Hendropriyono mengatakan, yang bertarung pada Pemilu kali ini adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat harus mulai menentukan pilihan dan memahami calon pemimpin dipilih pada Pemilu 2019.
"Bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana. Rakyat harus jelas mengerti. Bahwa dia harus memilih yang bisa membikin dia selamat," ujar dia.
Hendropriyono menjelaskan, selama ini, ideologi Pancasila telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya. Namun, dengan adanya ideologi khilafah yang sekarang ini sedang marak, masyarakat pun harus lebih memahami apa yang benar-benar menjadi pilihannya.
Hal ini kata dia, karena ideologi khilafah sendiri sudah tidak berfungsi sejak abad ke-13, tepatnya sejak tahun 1258. Menurut Hendropriyono, negara-negara Islam dan Arab sekalipun lebih memilih tata negara kerajaan.
"Tidak ada lagi yang memilih khilafah ini. Karena juga secara resmi sudah tidak diikuti, dibubarkan. Itu 1924. Masa sekarang mau kesana. Jangan coba-coba. Kita tau apa yang terjadi di Suriah dan Iraq adalah karena coba-coba," kata dia.
"Jadi tolong jangan salah pilih. Saya tidak nakut-nakutin," tambahnya.
Jangan Golput
Hendropriyono turut mengatakan, Indonesia sebagai negara yang kaya budaya atau heterogen sebenarnya tidak memiliki peluang untuk menganut ideologi khilafah yang hanya berlaku bagi penganut agama Islam.
Ia pun mengimbau agar masyarakat benar-benar yakin dengan pilihan yang dianggapnya sebagai yang terbaik. Karenanya, golput pun sebaiknya dihindari.
"Kalau pada golput ya berarti kita terima nasib. Kita kan tidak lagi bicara cuma mencari pemimpin terbaik. Tapi jangan sampai kita dipimpin oleh orang terburuk. Itu saja. Kalau sampai kita dipimpin sama orang terburuk, kita sampai ada satu titik kita tidak bisa kembali lagi. Maju kena, mundur kena, dan ini nasib kita sekarang tinggal beberapa hari lagi," ujarnya.
"Silakan pilih dan ketahuilah bahwa saudara-saudara akan memilih satu negara yang dari proklamasi sampai sekarang ideologi Pancasila atau ideologi yang lain," tandas Hendropriyono.
Link : https://www.merdeka.com/politik/hendropriyono-pemilu-kali-ini-yang-berhadapan-ideologi-pancasila-dengan-khilafah.html
Thursday, 28 March 2019
Pemuda Katolik Dukung Jokowi, Daniel Johan: Setiap Dukungan Sangat Berarti
Wadirjurkamnas TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Daniel Johan menyambut baik dukungan Pemuda Katolik RI kepada Jokowi.
Menurutnya, dukungan tersebut tentu akan menambah kekuatan dan meningkatkan elektabilitas paslon Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Tentu kita sambut baik, tidak hanya umat Katolik, kita menghargai dukungan semua umat dan warga, Pak Jokowi adalah milik semua pihak," katanya, Kamis (28/3/2019).
Ia pun menilai, apa yang dilakukan Jokowi merupakan kepentingan rakyat seperti yang telah dilakukan di Kalbar
"Apa yang dilakukan pak jokowi adalah untuk kepentingan segenap rakyat, seperti pembangunan pelabuhan kijing dan jembatan Kapuas, itu untuk kemudahan seluruh warga Kalbar, memajukan Kalbar," timpalnya.
Lebih lanjut, Wasekjend DPP PKB ini pun menerangkan jika setiap dukungan yang ada sangat berarti untuk pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Setiap dukungan dari rakyat sangatlah berarti bagi kami," tukasnya.
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
http://pontianak.tribunnews.com/2019/03/28/pemuda-katolik-dukung-jokowi-daniel-johan-setiap-dukungan-sangat-berarti.
Wednesday, 27 March 2019
BLAK-BLAKAN, BONGKAR KASUS KELUARGA CENDANA TERMASUK PRABOWO
Mbak Vera Skakmat Abis Prabowo di Debat Pilpres 2
Rhenald Kasali Bun6kam Mulut Sok tau Fahri Soal Freeport
Penjelasan dan Sentilan Prof. Rhenald Kasali Soal Kisruh Divestasi Freeport
Rocky gerung tak berkutik argumennya di bantah Prof Rheinald kasali
Kenapa JOKOWI selalu di tuntut untuk mundur??
Selama ini ILC menjadi tempat NGIBUL nya ROKi Gulung, Kupas tuntas hoax bersama Prof.Renald Kasali
PROF. RENALD KASALI KESAL PADA ROCY GERUNG tukang NGIBUL
Keberadaan MRT menjadi tonggak dari kota yang modern
Fokus Berita: MRT Jakarta
Oleh: Denny Siregar*
Mass Rapid Trans atau MRT baru saja diresmikan Jokowi hari Minggu kemarin.
Keberadaan MRT menjadi tonggak dari kota yang modern. Kota modern bukan kota dengan kendaraan pribadi di mana-mana, tetapi justru ketika transportasi publik menguasai wilayah.
Tapi, di balik gegap gempita sambutan masyarakat terhadap peresmian MRT, tahukah Anda siapa yang bertanggung jawab terhadap seluruh konstruksi MRT?
Ternyata dia seorang wanita. Namanya, Silvia Halim.
Silvia adalah lulusan teknik sipil di Nanyang Technological University, Singapura. Sesudah lulus, ia langsung bekerja di Singapura membangun infrastruktur di sana selama 12 tahun. "Saya sebenarnya anti ke Jakarta, karena macetnya minta ampun," begitu katanya.
Tapi takdir membawanya ke jalan lain. Konon menurut cerita, ia didatangi Ahok dan diminta untuk kembali ke Indonesia dan membangun MRT untuk Jakarta. Mendengar pemerintahan negeri ini sekarang ada di tangan pemimpin yang berbeda, Silvia langsung menerima dan mengepak barangnya untuk pulang ke Indonesia. Tentu ia melewati proses interview dan urusan formal lainnya.
Kepada mereka-mereka yang pulang untuk membangun bangsa, kita harus angkat secangkir kopi setinggi-tingginya.
Jelas, gajinya tidak seheboh waktu di Singapura. Tapi bukan itu yang membuatnya mau pulang. "Saya telah melayani Singapura selama 12 tahun. Kini saatnya saya membantu negara sendiri," begitu kata Silvia saat ditanya ngapain dia pulang dan merelakan gaji besar di negeri orang.
Di Indonesia, Silvia menjabat Direktur Konstruksi MRT dan membawahi puluhan orang pekerja yang semuanya laki-laki. Dia wanita sendiri. Tapi dia tidak canggung karena sudah terbiasa.
Membaca cerita tentang Silvia Halim, saya seperti membaca kisah Bu Sri Mulyani.
Bu Sri Mulyani ketika menjadi pejabat Bank Dunia bertemu Jokowi yang memintanya untuk menjadi Menteri. Sri Mulyani tidak mampu menolak demi negaranya. Akhirnya ia harus meninggalkan pekerjaan dengan gaji aduhai demi membangun negeri sendiri.
Banyak orang Indonesia yang belajar di luar negeri pulang kembali untuk membangun Indonesia. Mereka sudah percaya bahwa di tangan pemimpin yang benar, negeri ini akan berjaya. Dan mereka tidak ingin tertinggal untuk menjadi bagian dari sejarah.
Kepada mereka-mereka yang pulang untuk membangun bangsa, kita harus angkat secangkir kopi setinggi-tingginya.
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Tuesday, 26 March 2019
Jokowi akan Hadiri Kampanye Terbuka Di Dumai, Pidato Di hadapan 40.000 Massa, dan Di arak Karnaval Budaya
Capres nomor urut 01 Sang Petahana Joko Widodo dijadwalkan akan hadir di kampanye terbuka capres 01 yang akan dilaksanakan di Kota Dumai, Provinsi Riau, Sore ini (26/3/2018).
Dalam kampanye terbuka di Dumai, Pekanbaru ini, Jokowi direncakanakan akan berpidato di hadapan massa pendukungnya berlokasi tepat di Bukit Gelanggang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Idris Laena, Ketua Tim kampanye Daerah 01 untuk Riau.
“Kami sudah memperkirakan, jumlah massa yang akan hadir sekitar 40.000 orang ya,” ujar Idris saat dihubungi wartawan.
Dalam kampanye terbuk di Dumai ini, kampanye akan disemarakkan oleh karnaval sendi dan budaya untuk menyambut kehadiran Jokowi di lokasi. di rencanakan megahnya karnaval seni dan Budaya tersebut akan mengiringi Jokowi masuk ke area kampanye terbuka.
“Prosesi karnaval ini, kita melampirkan musik musik tradisional selama hampir 1 kilometer perjalanan beliau,” lanjut Idris.
Meski demikian, Jokowi baru akan tiba di Dumai pada Selasa sore. Pidato politiknya akan digelar sekitar pukul 17.00 WIB.
Diketahui, Selasa pagi hingga sore hari, Jokowi berkegiatan di Provinsi Aceh.
Jokowi-Ma’ruf Amin Harus Menang 60 Persen Di Pekan baru Riau.
Ketua pemenangan Daerah Idris Laena mengucapkan bahwa kekuatan elektabilitas Jokowi di Kota Dumai adalah sangat baik.
Idris mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi di Kota Dumai sangat baik. Sehingga di kota Dumai sendiri, TKD meyakini bisa menang 60 % suara sekota dumai.
Namun, ia mengakui bahwa elektabilitas Jokowi di Provinsi Riau sendiri belum baik. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk bekerja lebih giat supaya Jokowi-Ma’ruf menang pada Pemilu 2019.
“Target kami di sini (Dumai) menang, tetapi untuk Provinsi Riau, kami tetap melihat antusias masyarakat, yakinlah tetap 60 persen target kami,” ujar Idris.
Sumber : https://www.rancah.com/berita/nasional/2069/jokowi-akan-hadiri-kampanye-terbuka-di-dumai-pidato-di-hadapan-40-000-massa-dan-di-arak-karnaval-budaya/#ixzz5jGhxP1jb
Lepas Baret Dan Baju, 2000 Relawan Prabowo Di Aceh Berbalik Jadi Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin
Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 2 ribuan relawan yang dulunya adalah relawan militan Pendukung capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dan mereka menamakan kelompok relawan mereka sebagai Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) di 5 Kabupaten di Aceh membelot dan beralih dukungan ke pasangan capres-cawapres no urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Deklarasi dukungan itu difasilitasi oleh Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (KAJAK) yang berlangsung di Hotel Grand Syariah, Banda Aceh, Minggu (24/3). Peralihan dukungan itu ditandai dengan baret dan kostum GRPG yang dicopot kemudian diganti dengan kostum Kajak.
Mantan Koordinator GRPG dari lima kabupaten, Marzuki Saleh mengatakan ada sekitar 2.000 lebih relawan GPRG yang mengundurkan diri dari relawan dan memutuskan mendukung Jokowi-Amin. Dari lima Kabupaten/Kota, yakni Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie dan Pidie Jaya.
Marzuki menyebutkan alasan pihaknya beralih dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf dikarenakan selama memimpin menjadi Presiden Indonesia sudah terbukti dalam kapisitasnya sangat baik dan layak melanjutkannya.
“Kami mendukung Jokowi-Amin tidak ada paksaan sama sekali dari orang lain, apalagi ada asutan dan janji manis, itu tidak ada, ini murni dengan kesadaran dari kami sendiri karena kita sudah sepakat,” kata Marzuki usai deklarasi.
Relawan pendukung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Banda Aceh, melepas baju bertuliskan Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG), kemudian memakai baju bertuliskan Komunitas Aceh Jokowi-Amin Kuat (KAJAK) sebagai simbol pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Ami dalam Pilpres 2019, di Banda Aceh, Minggu sore (23/3/2019). (Foto: Tagar/Fahzian Aldevan)
Menurut Marzuki semua calon presiden saat ini sudah melakukan yang baik, namun ia menilai dari yang baik akan ada yang terbaik yakni Jokowi-Ma’ruf.
“Dan itu sudah terbukti selama Jokowi memimpin Indonesia apalagi pendampingnya sekarang ialah seorang ulama, Ma’ruf Amin yang pengetahuan agamannya tidak diragukan lagi,” ungkapnya.
Marzuki menegaskan beralihnya dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf bukan semata-mata untuk menjelakan lawannya. “Dengan senang hati saya mendukung Jokowi-Amin, alasannya pasti ada kendala yang tidak perlu disebutkan dan saya tidak bermaksud untuk menjelekan lawan,” katanya.
Sementara itu Pembina KAJAK, Sofyan Dawood mengatakan Kajak sangat menerima siapapun yang ingin bergabung dan terbuka untuk bersama-sama melakukan pemenangan terhadap pasangan no urut 01, Jokowi-Ma’ruf.
Terkait relawan GRPG yang sebelumnya mendukung Prabowo-Sandi dan sekarang beralih mendukung Jokowi-Amin, Mantan Juru Bicara GAM ini sangat berterima kasih dan tidak ada niat jahat sedikitpun.
“Mungkin ada hal-hal mereka bergabung ke sini yang jelas tidak ada niat jahat. Karena saya mantan pimpinan mereka dulu, jadi lebih mudah berkomunikasi dan saya bangga mereka bergabung kembali,” ujar Sofyan.
Ia menyakini bahwa kemenangan Jokowi-Ma’ruf menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2014 sudah didepan mata. Maka ia menyerukan untuk tim dan simpatisan Jokowi-Ma’ruf untuk berbagai daerah di Aceh untuk terus berkerja semaksimal mungkin karena waktu semakin dekat.
“Dan keyakinan kami Jokowi-Amin menang secara nasional dan target kami di Aceh harus mendapat diatas 50 persen suara kemenangan,” ungkapnya.
Menurutnya, meski pada pemilu 2014 silam, Jokowi kalah di Aceh namun hingga saat ini kepedulian Jokowi terhadap masyarakat Aceh begitu besar dan tidak pernah membeda-bedakan Aceh dengan provinsi lainnya dalam bentuk pembangunan.
“Jokowi sangat sering ke Aceh, sekarang sudah dibangun jalan tol, maka jika Jokowi tidak menang siapa bisa jamin jalan tol akan bersambung, ia begitu peduli dengan Aceh,” tandasnya.
Sumber : https://www.rancah.com/berita/nasional/1957/lepas-baret-dan-baju-2000-relawan-prabowo-di-aceh-berbalik-jadi-dukung-jokowi-maruf-amin/#ixzz5jGbcFSUK
Monday, 25 March 2019
Keberadaan MRT menjadi tonggak dari kota yang modern.
Silvia Halim, Wanita Besi di Balik MRT
Oleh: Denny Siregar*
Mass Rapid Trans atau MRT baru saja diresmikan Jokowi hari Minggu kemarin.
Keberadaan MRT menjadi tonggak dari kota yang modern. Kota modern bukan kota dengan kendaraan pribadi di mana-mana, tetapi justru ketika transportasi publik menguasai wilayah.
Tapi, di balik gegap gempita sambutan masyarakat terhadap peresmian MRT, tahukah Anda siapa yang bertanggung jawab terhadap seluruh konstruksi MRT?
Ternyata dia seorang wanita. Namanya, Silvia Halim.
Silvia adalah lulusan teknik sipil di Nanyang Technological University, Singapura. Sesudah lulus, ia langsung bekerja di Singapura membangun infrastruktur di sana selama 12 tahun. "Saya sebenarnya anti ke Jakarta, karena macetnya minta ampun," begitu katanya.
Tapi takdir membawanya ke jalan lain. Konon menurut cerita, ia didatangi Ahok dan diminta untuk kembali ke Indonesia dan membangun MRT untuk Jakarta. Mendengar pemerintahan negeri ini sekarang ada di tangan pemimpin yang berbeda, Silvia langsung menerima dan mengepak barangnya untuk pulang ke Indonesia. Tentu ia melewati proses interview dan urusan formal lainnya.
Kepada mereka-mereka yang pulang untuk membangun bangsa, kita harus angkat secangkir kopi setinggi-tingginya.
Jelas, gajinya tidak seheboh waktu di Singapura. Tapi bukan itu yang membuatnya mau pulang. "Saya telah melayani Singapura selama 12 tahun. Kini saatnya saya membantu negara sendiri," begitu kata Silvia saat ditanya ngapain dia pulang dan merelakan gaji besar di negeri orang.
Di Indonesia, Silvia menjabat Direktur Konstruksi MRT dan membawahi puluhan orang pekerja yang semuanya laki-laki. Dia wanita sendiri. Tapi dia tidak canggung karena sudah terbiasa.
Membaca cerita tentang Silvia Halim, saya seperti membaca kisah Bu Sri Mulyani.
Bu Sri Mulyani ketika menjadi pejabat Bank Dunia bertemu Jokowi yang memintanya untuk menjadi Menteri. Sri Mulyani tidak mampu menolak demi negaranya. Akhirnya ia harus meninggalkan pekerjaan dengan gaji aduhai demi membangun negeri sendiri.
Banyak orang Indonesia yang belajar di luar negeri pulang kembali untuk membangun Indonesia. Mereka sudah percaya bahwa di tangan pemimpin yang benar, negeri ini akan berjaya. Dan mereka tidak ingin tertinggal untuk menjadi bagian dari sejarah.
Kepada mereka-mereka yang pulang untuk membangun bangsa, kita harus angkat secangkir kopi setinggi-tingginya.
*Denny Siregar penulis buku Tuhan dalam Secangkir kopi
JANGAN BILANG-BILANG TETANGGA
JANGAN BILANG-BILANG TETANGGA
Hari ini Jokowi tampil di halaman depan berbagai media cetak ternama di Australia saat akan menghadiri KTT Istimewa Asean Australia. Yang unik adalah selain disana mengenakan peci, juga membawa beberapa santri untuk dialog dengan warga Indonesia yang berada di Australia. Hebatnya lagi hanya Jokowi yang mengisi halaman utama media cetak, dan hanya Jokowi yang diundang makan malam oleh Perdana Menteri Australia.
Jokowi yang sejak hadir langsung jadi pusat perhatian warga Australia karena dianggap menjadi salah satu pemimpin penentu arah dunia, akan membahas tentang kerja sama ekonomi dan penanganan terorisme. Lalu kenapa tetangga jangan dikasi tau? Siapa tau tetangga kita itu hobby bikin hoax. Nanti bisa diplintir beritanya jadi Jokowi antek asing.
Ini rahasia dan jangan bilang siapa-siapa ya. Jokowi itu sekarang paling sering dibahas di berbagai media cetak dan elektronik dunia. Utamanya terkait dengan Jokonomik istilah media Korea untuk menyebut sistem ekonomi yang diterapkan Jokowi. Diurutan berikutnya masalah politik, dan sisanya tentang kesederhanaan keluarga Jokowi, pembangunan, tokoh Islam yang disegani, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehariannya.
Satu lagi. Biasanya kalau Jokowi kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia selalu disambut meriah, bahkan banyak yang hingga histiris karena kecintaannya, ternyata hal itu juga sama dengan sambutan warga Indonesia yang di luar negeri, bahkan bule-bule juga ikut berebut selfie. Presiden yang satu ini memang luar biasa. Sekali lagi, jangan bilang bilang ya.
"Salam 2 periode untuk NKRI gemilang"
JIHAD POLITIK
Denny Siregar
Sejak 2014, kegelisahan terjadi pada kelompok fundamentalis saat kepemimpinan Jokowi.
Kelompok fundamentalis berbaju agama ini tersebar diberbagai ormas dengan mengatasnamakan "Islam". Selama ini mereka happy menyebarkan faham radikalnya dengan dana pemerintah berbentuk bantuan sosial atau bansos.
Ada simbiosis mutualisma antara partai penguasa sebelumnya dengan para ormas. Ormas mendapat dana dan perlindungan, partai mendapatkan suara dari mereka. Kerjasama saling menguntungkan ini terjadi sekian lama sehingga kondisi negeri tampak adem dan tenteram, padahal sesungguhnya sakit di dalam.
Dana bantuan sosial kepada ormas ini besarnya bisa mencapai 10 persen dari pendapatan daerah.
Sebagai contoh sebuah provinsi misalnya, dengan pendapatan sekitar 44 triliun pertahun, dana Bansos kepada ormasnya bisa mencapai 4 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan, pesta pora diantara para ormas yang kemudian diikuti dengan membentuk ormas-ormas baru supaya bisa mendapat bagian.
Begitulah yang terjadi di negeri ini selama sekian tahun lamanya..
Saat Jokowi memimpin, dana Bansos yang nilainya triliunan rupiah itu dihapus dan dialihkan ke program yang langsung berguna bagi masyarakat, seperti Kartu Pintar, Kartu Sehat dan kartu-kartu lainnya.
Inilah yang membuat ormas fundamentalis ini meradang. Mereka yang selama ini memanfaatkan dana Bansos untuk memperluas jaringan mereka, tiba-tiba harus kelaparan. Arus utama kas keuangan mereka hilang.
Para ormas fundamentalis ini kemudian merapat bergabung dengan para mafia dan pengusaha hitam untuk mendapatkan dana dari mereka sekaligus berfungsi sebagai attack dog dan pencuci tangan kotor mereka.
Pada tahun 2017, Jokowi membubarkan Hizbut Thahrir Indonesia dan HTI tiba-tiba menjadi organisasi yang berbahaya. Keputusan Jokowi ini membuat HTI kemudian menjadi musuh utama karena cita-cita mereka untuk mendirikan negara Islam terhambat.
Berbeda dengan ormas agama fundamentalis lainnya, HTI adalah kelompok intelektual. Mereka membangun jaringan kelompoknya melalui dunia pendidikan.
Seiring dengan pembubaran HTI, para anggota senior mereka menyebar ke berbagai ormas fundamental itu dan mengkonsolidasikan mereka dalam satu barisan untuk melawan Jokowi. HTI mengadakan perjanjian dengan oposisi untuk memenangkan mereka supaya mereka bisa kembali eksis. HTI juga mengkoordinasikan dana para pengusaha hitam dan mafia sebagai "dana perjuangan" dengan seruan revolusi.
Bagi HTI dan kelompok fundamentalis berbaju agama itu, Pilpres 2019 ini adalah jihad politik. Itulah kenapa mereka selalu memakai narasi "perang badar", "perang uhud", untuk memompa semangat perlawanan.
Melihat lawan-lawan Jokowi, sudah selayaknya kita harus melihat Pilpres 2019 ini dengan kacamata yang sama dengan mereka, yaitu jihad.
Itulah kenapa Pilpres 2019 ini jauh lebih besar dari pemilihan "siapa Presidennya" tetapi lebih mengarah pada perang ideologi sebenarnya.
Pilpres 2019 adalah titik utama apakah ke depan negeri ini akan berjaya atau hancur berantakan karena kelompok dengan agenda khilafah ingin menguasai pemerintahan..
Seruput kopinya.
SHARE ARTIKEL INI AGAR LEBIH BANYAK PEMBACA
Saturday, 23 March 2019
FBR LUAR BIASAA! Begitu Dekatnya Jokowi dengan Rakyat, TANPA BATAS !!!
Isi Deklarasi dukungan FBR untuk Jokowi
PRABOWO PASTI KALAH , INI ALASANNYA !
Tanda Kalah Prabowo di Wajah Fadli, Fahri, Sandi dan Neno Warisman
Yusril Blakblakan Soal Jokowi dan Prabowo,Partai Bulan Bintang Mendukung Jokowi
Blak-Blakan Yusril Ihza: Dulu Prabowo Kini Jokowi!!
Yusril Menjawab (2)
Yusril Menjawab (1)
Friday, 22 March 2019
Ada Deklarasi 10.000 Pengusaha Dukung Jokowi-Ma'ruf
Hal ini disampaikan dalam sebuah Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf Amin di Istora Senayan, Kamis (21/3/2019).
"Dukungan ini merupakan 10.000 pengusaha untuk Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang hadir perwakilan pengusaha dari skala kecil sampai besar," kata Hariyadi.
"Cukup sulit pengusaha menyampaikan dukungan politik secara terbuka, karena dikhawatirkan berisiko. Tapi mereka berani hadir dan dengan tegas memilih bapak," ujarnya di depan Jokowi sendiri.
Foto: Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Amin. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik) |
Foto: Deklarasi Dukungan 10.000 Pengusaha untuk Jokowi-Amin. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik)"Kami ingatkan kita semua melaksanakan jangan sampai ada yang tidak menggunakan hak pilih. Masa depan kita di tangan kita semua ini," tutur Hariyadi.
Beberapa pejabat tinggi yang hadir dalam deklarasi tersebut yakni Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Staf Khusus Wapres JK, Sofjan Wanandi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sampai Erick Thohir.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190321194449-4-62206/ada-deklarasi-10000-pengusaha-dukung-jokowi-maruf
Wednesday, 20 March 2019
Saya Sangat Kagum pada Pendukung Prabowo
Saya Sangat Kagum pada Pendukung Prabowo
Oleh: Denny Siregar*
Jika dibandingkan dengan pendukung Prabowo, pendukung Jokowi tidak ada apa-apanya. Bahkan sangat lemah.
Pendukung Prabowo bisa bertahan selama 5 tahun lamanya untuk membenci Jokowi dengan segala kegiatannya. Jokowi bikin ini, mereka salahkan. Jokowi bikin itu, mereka salahkan juga.
Bahkan setiap kesalahan dalam hidup mereka, mereka salahkan juga pada Jokowi. Kuat sekali hidup mereka. Dan hebatnya, mereka siap untuk 5 tahun berikutnya kembali menyalah-nyalahkan Jokowi.
Pendukung Prabowo juga kuat menghadapi kenyataan bahwa Prabowo adalah seorang delusional.
Mereka senang melihat Prabowo berdiri di atas kap mobil sambil dengan gagah melambaikan tangan di sepanjang jalan, meski tidak ada penyambut di pinggirnya. Apalagi kalau Prabowo buka baju memamerkan bodinya yang utuh dan gembul, wuih bagi mereka itu seru.
Mereka memanggil Prabowo, "Bapak Presiden." Dan Prabowo memanggil mereka rakyatnya. Sungguh antara pendukung dan yang didukung sama kuatnya. Kuat malunya.
Pendukung Prabowo juga sangat kuat dibohongin, baik oleh Prabowo dan calon wakilnya.
Pendukung Prabowo merasa hidup mereka sangat miskin dan susah, tapi mereka memuji dan membela Prabowo yang punya tanah seluas 10 kali DKI Jakarta.
Belum lagi mereka dibohongin bahwa Prabowo adalah calon hasil ijtimak ulama, meski mereka juga tahu Prabowo ngaji saja tidak bisa. Belum setiap Jumat mereka mencari Prabowo entah di mana, tapi mereka tetap percaya Prabowo jumatan dengan sembunyi-sembunyi tidak mau ketahuan.
Yang tidak nguati adalah calon Presiden mereka begitu mudah dibohongin seorang nenek yang ngaku digebukin padahal operasi plastik di wajah. Kalau sama seorang nenek saja kalah, bagaimana kelak calon mereka menghadapi mafia?
Saya jelas tidak akan kuat menjadi pendukung Prabowo. Mereka bisa melihat semua hal dengan sudut pandang terbalik, seperti seekor kampret dalam memandang dunia.
Semua terbalik, bahkan minum kopi pun terbalik.
Kalau pendukung Jokowi minum kopi dengan mengangkat cangkirnya dan menyeruput isinya, pendukung Prabowo mengangkat cangkirnya, membuang isinya dan mengunyah wadahnya.
Gile. Giginya pasti tajam-tajam....
Monday, 11 March 2019
NGAKAK KARO - Musim Pilpres...Lucuuuuuu.
NGAKAK KARO | PART 2 | COT DOGOL MERAP | LIVE KERJATAHUN DESA PERTEGUHEN
Berlindung Di Balik Isu Kriminalisasi Ulama
maka segala sesuatu berkaitan dengan Islam, seperti
ulama maka akan menarik perhatian dan akan
menjadi komoditas politik bagi sekelompok orang
yang mengatasnamakan Islam. Berbagai isu pun
dilontarkan demi kepentingan politik, seperti isu
berstempel ‘Kriminalisasi Ulama’.
...
Hingga saat ini, pemberitaan di media daring masih
didominasi oleh frase kriminalisasi ulama. Adalah
kalangan Islam yang terlibat, baik langsung maupun
tidak, dalam demo berjilid-jilid yang sangat masif
mengampanyekan frase tersebut. Terlebih ketika
kasus Ustad Zulkifli Muhammad Ali mencuat di dunia
maya, pada Januari 2018 silam.
Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian,
pada 18 Januari 2018, dengan tudingan menyebarkan
ujaran kebencian. Beberapa kalangan menilai ceramah
beliau tidak menunjukkan dakwah Islam yang
mengajak dalam kebaikan, namun memprovokasi
umat untuk membenci yang berbeda keyakinan, suku,
dan ras.
Dalam konteks Indonesia, tentu ceramah seperti ini
sangatlah bermasalah. Bagaimana tidak, para tokoh
pendiri bangsa telah jauh-jauh hari bersepakat untuk
menyatukan perbedaan dan keragamaan yang ada di
nusantara melalui konsensus ideologi Pancasila.
Ceramah yang disampaikan Ustad Zulkifli, sejatinya
memang patut untuk dikritik, bahkan dibawa ke pihak
yang berwajib. Pasalnya, sebagai seorang da’i yang
diidolakan umatnya, sikap beliau tentunya akan diikuti
dan ‘diamini’ mereka dalam keseharian. Hal ini akan
menjadi lebih pelik, mengingat tensi politik dan agama
di Indonesia saat ini betul-betul memanas.
Persoalan pun semakin keruh, karena sikap berlebihan
pengikutnya. Ini jelas terlihat karena selalu dikaitkan
dengan frase ‘kriminalisasi’ yang terus mereka
kampanyekan di berbagai media sosial, bahkan di
media-media nasional.
Bisa jadi karena memang ada tujuan politik di balik
kampanye frase ‘kriminalisasi ulama’ tersebut? Secara
tidak langsung, frase ini telah membangun populisme
Islam dalam melawan pemerintahan yang sah.
Menurut Prof. Azyumardi Azra, populisme Islam biasa
digunakan sebagai alat melawan pemerintah yang
sah oleh para pemuka agama (Islam). Contoh nyatanya
adalah revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah
Khomeini tahun 1979 yang lalu.
Karena itu, tak berlebihan jika frase kriminalisasi
ulama ini dilihat sebagai sebuah ancaman bagi
keutuhan negara-bangsa seperti Indonesia. Menurut
Prof. Sumanto Al Qurtuby, kata kriminalisasi ulama
memberi makna ambigu bagi masyarakat, seolah-
olah kepolisian telah bersalah dalam memanggil
seorang da’i untuk sekadar dimintai keterangan atas
apa yang telah ia lakukan.
Logika hukumnya, kepolisian tidak akan memanggil
seseorang untuk dimintai keterangan jika tidak
mempunyai bukti dari suatu peristiwa. Lihat saja,
dalam ceramahnya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali
yang oleh pengikutnya akrab disebut Uzma itu
mengatakan, bahwa pada tahun 2018 nanti akan
banyak kaum muslimin Indonesia, yang akan dibuang
ke laut dan disembelih oleh kaum Komunis, China,
Syiah dan Liberal.
Tahun depan, lanjut Uzma, Indonesia akan menjadi
negara komunis dan jumlah masyarakat China yang
akan dimasukkan ke negara ini akan mencapai ratusan
juta orang, sehingga orang Indonesia semua akan
diperbudak dan TNI Polri akan disikat habis.
Selain itu, masih dalam ceramahnya, Uzma juga
terang-terangan memprovokasi umat Islam untuk
berani melawan pemerintahan yang sah saat ini hingga
mati. Hal itu, dilakukan dengan iming-iming jika mati
mereka adalah syahid.
Apa yang disampaikan oleh Uzma, jelas dapat merusak
harmonisasi antar masyarakat di Indonesia dan
mempertajam konflik sosial dengan sentimen SARA,
khususnya berbasis isu agama. Hal ini sangat
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia.
Parahnya lagi, Uzma ini dalam ceramahnya yang
provokatif tersebut selalu mencatut institusi negara.
Misalnya, Ia mengaku sebagai ustadz di Mabes Polri,
TNI, dan BIN. Hal itu tentu merupakan sebuah
kebohongan dan informasi yang tidak tepat.
Nah ujaran kebencian yang berbau SARA itulah,
menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri
Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal
mengatakan, Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka
karena, kepolisian sudah memiliki syarat untuk
menetapkannya sebagai tersangka.
"Jelas kalau misalnya seseorang ditetapkan tersangka
minimal dua alat bukti. Dua alat bukti masuk dalam
melakukan atau masuk dalam unsur tindak pidana
bahwa itu melanggar beberapa aturan hukum," kata
Iqbal.
Iqbal menyebutkan, salah satu bukti yang menjadi
penguat adalah sebuah video ceramah oleh Zulkifli
Muhammad. Menurut Iqbal, dalam video itu, Zulkifli
mengemukakan hal-hal yang bersifat opini tapi tidak
berdasarkan fakta. Muatannya pun mengandung
unsur penyebaran rasa takut, serta kebencian.
"Ini sudah beropini, berasumsi, menggiringi bahwa
ada seolah-olah serangan masif untuk menyerang
negara dan lain lain. Nah sekarang faktanya mana?
Bahwa penyidik mendapatkan fakta dia melanggar,"
kata Iqbal.
Karena itulah, ia diduga melakukan tindak pidana
dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa
benci kepada orang lain berdasarkan dikriminasi ras
dan etnis (SARA), dan atau dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu atau kelompok masyarakat tertentu.
Dengan pelanggaran tersebut, Zulkifli diduga talah
melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 Huruf b UU RI
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Panghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis. Atau Pasal 45A Ayat 2
juncto Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus ini, menurut mantan Kapolrestabes Surabaya
ini, bahkan tidak perlu pelapor. Dengan kata lain
bukan delik aduan. Pasalnya kasus ini merupakan
model A, di mana saat Siber patrol menjumpai video
tersebut, maka kepolisian dapat melakukan pelaporan
sendiri.
Alasannya, dikhawatirkan ucapan Zulkifli dapat
memicu ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat.
"Yang mendengar, terpovokasi, kasihan masyarakat
jadi ketakutan, padahal hoaks," tutur Iqbal.
Jadi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian
menegaskan, kasus yang menjerat Uzma bukan
kriminalisasi ulama. Zulkifli ditetapkan sebagai
tersangka kasus ujaran kebencian dan diskriminasi
SARA. "Prinsipnya sekali lagi, Polri tidak ingin
melakukan kriminalisasi terhadap
ulama," ujar Tito.
Tito mencontohkan, jika seseorang
dipidana padahal tidak melakukan
tindak kejahatan barulah itu bisa disebut
kriminalisasi. Namun, jika seseorang
melakukan pelanggaran dan polisi
memprosesnya itu adalah bentuk
penegakan hukum. "Kenapa dilakukan
itu? Karena adanya ceramah yang viral
yang di dalamnya ada konten yang patut
dipertanyakan. Contoh, katanya 200 juta
KTP dibuat di Paris, 200 juta sudah
dibuat di Tiongkok," ucap dia.
Karena itu, Tito menilai, klaim
kriminalisasi ulama yang ditujukan
kepada Polri dan ujungnya kepada
Presiden Jokowi, merupakan upaya
ofensif yang dilakukan oleh sekelompok
pihak terhadap upaya Polri dalam menegakkan
hukum. Ia menambahkan, kriminalisasi berarti
mengada-adakan sebuah perkara tanpa adanya aturan
dan fakta yang mengikatnya.
Dalam setiap upaya penegakan hukum, Tito
menegaskan, Polri selalu berpegang pada aturan dan
fakta yang ada. "Nah, kalau kita lihat yang dikatakan
kriminalisasi ulama tadi, kita lihat perbuatannya. Ada
yang dikenakan pasal makar, pasal pornografi, pasal
makar apakah ada faktanya. Ya, faktanya ada. Ada
rapatnya. Upaya untuk menggulingkan pemerintah
yang sah,” ujar Tito.
Begitu pula tuduhan kriminalisasi ulama dalam kasus
pornografi. Tito mengatakan, ada fakta dan aturan
yang mengikat terkait hal tersebut. Tito menyatakan,
dalam kasus tersebut, Polri telah meminta ahli
teknologi informasi dan antropometri tubuh untuk
menganalisis keaslian dan kecocokan gambar dan
hasilnya disebut cocok dengan tersangka.
Terkait aturan, ia mengatakan, pasal pornografi tidak
harus menunggu materi pornografi tersebar ke publik.
Ia menuturkan, pihak pengirim dan penerima bisa
langsung dijerat dengan pasal tersebut tanpa harus
menunggu materinya viral.
Berbeda dengan Undang-undang Informasi dan
Transaksi Elektronik yang mengharuskan materinya
viral. “Sekarang terminologi ulama. Kalau pendapat
saya ini hanya digunakan untuk membuat image
sedemikian rupa bahwa polisi dianggap main hakim
sendiri atau katakanlah menggunakan politik hukum,”
ujar mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme itu.
“Saya mengatakan bahwa kita berlakukan asas
equality before the law. Persamaan di hadapan hukum.
Tanpa memandang status sosial, laki-laki atau
perempuan, pangkat atau jabatan,” lanjut Tito.
Munculnya Istilah Kriminalisasi Ulama
Kasus Uzma atau Ustad Zulkifli, hanya satu contoh
dari tudingan kriminalisasi ulama yang disematkan
kepada Presiden Jokowi. Kasus besarnya, justru
muncul setelah tokoh Front Pembela Islam (FPI)
ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Sejak
itu, termasuk kasus Uzma yang dijerat hukum karena
menyebar kebencian terkait SARA, lalu ulama-ulama
lain seperti yang tercantum, paling tidak dalam sebuah
pamflet “Presidium 212’ bela ulama dan aktivis, pada
Mei 2017 silam, sejumlah nama ulama pun
dicantumkan di pamflet tersebut sebagai korban yang
mereka sebut ‘kriminalisasi ulama’.
Ada sekitar 20 nama yang dicantumkan di situ. Tapi
setelah ditilik satu persatu, paling tidak yang
diklasifikasikan sebagai ulama hanya 4 orang; Habib
Muhammad Rizieq Syihab, Ustadz Bachtiar Nasir,
Ustadz Muhammad Gatot Saptono alias Ustadz Al-
Khattath, dan Ustadz Adnim Arnas. Selebihnya adalah
aktivis yang menunggangi Islam untuk kepentingan
kelompoknya yang kontra pemerintahan Presiden
Jokowi, seperti Sri Bintang Pamungkas, Hj Diah
Pramana Sukmawati Sukarno, Buni Yani, Munarman
dan Brigjen TNI (Purn) Adityawarman Thaha.
Nah, untuk nama-nama yang disebut ‘kriminalisasi
ulama’, kita lihat satu persatu kasusnya seperti apa,
dan benarkah mereka dikriminalisasi?
Habib Rizieq
Agustus 2003: Rizieq divonis 7 bulan penjara karena
terbukti menghasut, melawan aparat keamanan, dan
memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan
di Ibu Kota.
Oktober 2008: Rizieq divonis 1 tahun 6 bulan karena
terbukti secara sah menganjurkan untuk melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum
secara bersama-sama.
Seperti diketahui, tahun 2003, masih era
kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. Tahun 2008,
era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jadi kalau tahun ini Rizieq kembali mendekam di
penjara, itu bukan karena pemerintah yang sekarang
anti Islam, atau melakukan kriminalisasi ulama.
Dengan begitu, sebenarnya Rizieq belum berubah
sejak 2003 lalu. Ia, menurut sumber, kerap mengajak
melakukan perusakan, kekerasan dan menjadi
provokator.
Meski begitu, hingga saat ini Rizieq sudah 12 kali
dilaporkan, dengan 7 kasus hukum dan 2 kasus di
antaranya membuat Rizieq ditetapkan sebagai
tersangka. 7 kasus hukum tersebut; Pelecehan
terhadap adat dan budaya; campuracun; penghinaan
Pancasila: Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat
(jadi tersangka); Penistaan agama: Kalau Tuhan
beranak, bidannya siapa?
Kemudian, fitnah Palu Arit dalam uang rupiah yang
baru; Kasus SARA: Di Jakarta Kapolda mengancam
akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan
Habib Rizieq. Pangkat jenderal otak hansip. Sejak
kapan jenderal bela palu arit, jangan-jangan ini
jenderal nggak lulus litsus. Lalu kasus chat mesum
dengan Firza (jadi tersangka). Serta, kasus SARA:
Akan mengembalikan orang luar Bali
untuk dikembalikan ke Bali dan akan
membakar tempat ibadah umat
Hindu.
Bactiar Nasir
Penyidik Badan Reserse Kriminal
Polri menetapkan seorang pria
bernama Islah Akbar sebagai
tersangka dalam kasus dugaan
penyimpangan dana Yayasan
Keadilan untuk Semua (KuS).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal
Rikwanto mengatakan, Islahudin
adalah rekan Ketua Gerakan
Nasional Pengawal Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (GNPF MUI)
Bachtiar Nasir yang berprofesi
sebagai pegawai bank. "Iya
(tersangka)," kata Rikwanto saat itu.
Menurut Rikwanto, Islah ditetapkan sebagai tersangka
lantaran menjadi sosok yang mencairkan uang yang
ada di dalam rekening Yayasan Keadilan untuk Semua.
Rikwanto mengatakan, langkah yang dilakukan
Islahudin berdasarkan perintah dari Bachtiar. Namun
saat ditanya terkait alasan polisi belum menetapkan
Bachtiar sebagai tersangka, Rikwanto menolak
menjelaskan.
Ia mengatakan, Islahudin dijerat dengan Pasal 3 dan
Pasal 5 dan atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 70 UU Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Pasal 5 UU
Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 55 ayat
1 ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara
maksimal 20 tahun.
Dengan kata lain, hingga kini Polisi tidak menetapkan
Bachtiar Nasir sebagai tersangka. Ia hanya diperiksa
sebagai saksi untuk kepentingan pemeriksaan
Islahuddin. Nah, apakah untuk kepentingan
pemeriksaan polisi juga disiebut ‘kriminalisasi ulama’.
Sungguh naif, jika segala sesuatu untuk pemeriksaan
hukum dicap ‘kriminalisasi ulama’. Apalagi jika istilah
kriminalisasi itu untuk sesuatu yang tidak diproses
secara hukum.
Adnim Arnas
Buntut dari pengusutan kasus pencucian uang Yayasan
Keadilan Untuk Semua, membuat seorang pegawai
Bank BNI, Islah, juga menyeret Ketua Yayasan KuS
Adnim Arnas juga diperiksa polisi sebagai saksi.
"Orang yang memberikan kuasa masih dalam proses,"
kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang
saat itu masih dipegang oleh Komjen Ari Dono
Sukmanto.
Pemberi kuasa dimaksud, tak lain adalah Adnim
Arnas."Jadi Arnas juga kami mintai keterangan karena
dialah yang beri kuasa. Sebagai ketua yayasan,
seharusnya Arnas menggunakan uang yayasan untuk
kepentingan yayasan," tutur Ari saat itu.
Berdasarkan informasi, penyidikan kasus pencucian
uang bermula dari seruan donasi yang diduga digagas
GNPF MUI. Karena tidak ingin tanpa
pertanggungjawaban dan tidak memiliki rekening,
lantas GNPF MUI menjalin kerjas sama dengan
yayasan tersebut.
Penggalangan dana diketahui untuk kegiatan aksi
Bela Islam 411 dan 212. Belakangan, melalui
pemberitaan sebuah media online, Sekjen DPD FPI
Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin membantah
adanya seruan penggalangan dana ini.
Dari informsi inilah kemudian polisi memulai
penyelidikan. Setelah menggandeng PPATK, polisi
langsung menemui adanya tindak pidana atas kasus
pencucian uang Yayasan.
Muhammad Gatot Saptono alias Ustadz Al-Khaththath
Sekjen Forum Ulama Indonesia (FUI) Muhammad
Al-Khaththath kini meringkuk di tahanan polisi. Dia
diduga hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi-
JK.
Al-Khaththath, yang memiliki nama asli Muhammad
Gatot Saptono, bukan orang baru di panggung
nasional. Dia pernah menjabat Ketum DPP Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) periode 2002-2004. Seperti
yang sudah umum diketahui, HTI menolak demokrasi,
bahkan kerap menggelorakan pendirian khilafah di
Indonesia. Terakhir, organisasi itu dibubarkan secara
hukum oleh pemerintah.
Al-Khaththath tak menduduki masa jabatannya secara
penuh. Isu tak sedap mengiringi pencopotannya dari
kursi Ketum HTI. Setelah tak lagi menjabat Ketum
HTI, Al-Khaththath masuk parpol, bahkan maju
sebagai caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB). Namun
dia kalah bertarung di dapil DKI Jakarta III dan gagal
duduk menjadi wakil rakyat di Senayan.
Pria kelahiran 12 Juni 1964 itu, juga pernah aktif di
MUI. Sejak 2005 hingga 2010, Al-Khaththath aktif
sebagai pengurus Komisi Dakwah MUI. Terakhir Al-
Khaththath hanya aktif di FUI, organisasi yang pernah
menelurkan wacana NKRI Bersyariah bersama FPI.
Tujuan wacana itu adalah menerapkan hukum Islam
di Indonesia.
Bersama FUI pula Al-Khaththath menggalang
kekuatan massa Islam meneruskan aksi-aksi
demonstrasi menuntut hukuman bagi Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok), terdakwa penista agama. Al-
Khaththath kembali menggalang kekuatan setelah
sejumlah tokoh 411 dan 212 dijerat kasus hukum.
Kini Al-Khaththath sendiri yang terjerat kasus hukum.
Dia diduga terlibat dalam pemufakatan makar untuk
menggulingkan pemerintahan yang sah. Sebelum
kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, Al-Khaththath
sempat ditangguhkan penahanannya.
Pada Juni 2017, polisi melimpahkan berkas perkara
makar Al Khaththath ke kejaksaan. Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan,
saat ini pihaknya masih menunggu jaksa peneliti
mengkaji berkas perkara tersebut. Dia berharap agar
JPU segera menyatakan berkas tersebut lengkap agar
segera disidangkan.
Seperti diketahui, bersamaan dengan Al-Khaththath,
polisi juga menangkap ZA, IR, V, dan M. Penangkapan
itu, terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat
(31/3/2017). Kelima orang tersebut disangkakan Pasal
107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang
Pemufakatan Makar. Sementara itu, V, dan M juga
dikenai Pasal 16 UU Nomor 40/2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut
polisi, V dan M sempat melontarkan perkataan yang
menghina etnis tertentu.
KH Sulaiman Rohimi
Di luar dari nama-nama ulama yang dicantumkan
alumni 212 dalam pamplet bela ulama, adalah KH
Sulaiman Rohimi, yang juga digembar-gemborkan
dikriminalisasi. Sulaiman adalah Ketua Majelis Ulama
Indonesia Kecamatan Jagakarsa, diperiksa Kepolisian
Resort Metro Jakarta Selatan pada Januari 2018, atas
tuduhan menyebar ujaran kebencian yang dilaporkan
oleh Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jakarta Selatan
Sulton Mu'minah.
Kejadian bermula pada saat Sulaiman mengirimkan
meme ke grup WhatsApp MUI Jakarta Selatan pada
November 2017, yang isinya dinilai mendiskreditkan
Ansor dan menyebarkan kebencian.
Isi stikernya (meme) menyebutkan GP Ansor menjaga
gereja mengusir ulama. Kepala Polres Metro Jakarta
Selatan Komisaris Mardiaz Kusin mengatakan, pelapor
menyerahkan screen shoot pesan WhatsApp yang
isinya ujaran kebencian kepada salah satu kelompok.
Polisi pun memeriksa pelapor sebagai saksi dan Ketua
MUI Jagakarsa Sulaiman.
"Tadi sudah kami pertemukan pihak terlapor dan
pelapor. Karena masih satu wadah (Nahdatul Ulama)
sepertinya ingin diselesaikan secara jalur
kekeluargaan," ucapnya.
Sulaiman sendiri berharap masalah ini diselesaikan
secara kekeluargaan. "Saya berharap bisa bersatu dan
tidak ada lagi clash," ucapnya tentang laporan bos
Ansor Jakarta Selatan.
Nah, dari pemaparan para ulama yang disebut-sebut
dikrimanalisasi itu, tak da satupun yang masuk kriteria
‘kriminalisasi ulama’. Semua kasusnya, jelas diperiksa
secara hukum berdasarkan temuan polisi maupun
pengaduan seseorang.
Menurut seorang sumber, harus diakui betapa
kelompok mereka ini sangat cerdas sekali dalam
membangun narasi. Ketika Rizieq terjerat kasus
hukum akibat pernyataan-pertanyataannya yang
provokatif dan SARA, para pengikutnya langsung
menyebut pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Mengapa mereka memilih kata ulama? sebab ulama
memiliki posisi yang sangat agung dalam agama Islam.
Levelnya di atas ustad dan kyai. Level paling tinggi.
Sehingga dengan menggunakan istilah “kriminalisasi
ulama”, maka secara otomatis akan membakar
semangat jamaahnya. Selain itu juga dapat
mempengaruhi orang-orang awam, yang tidak paham
pokok masalahnya. “ulama mau dipenjara, rezim ini
anti Islam,” begitulah komentar-komentar dari orang
yang tidak tahu apa kasus hukum yang menjerat
Rizieq.
Jadi selebihnya yang dicantumkan di pamflet, adalah
masyarakat sipil biasa yang tidak memiliki embel-
embel ‘ulama’. Mereka hanya merasanya aktivis.
Seperti Buni Yani.
Kasus Buni Yani sendiri, sama sekali murni diperiksa
polisi karena adanya laporan dari Andi Windo
Wahidin kepada polisi, terkait postingan video Ahok
di Kepulauan Seribu. Seperti diketahui, karena
postingan ini, Ahok kini harus mendekam di penjara.
Karena laporan dari Andi Windo inilah, Buni Yani
diperiksa polisi. Selanjutnya, proses hukum pun
berlanjut ke pengadilan. Nah, di Pengadilan Negeri
Bandung, Buni Yani divonis dengan hukuman 1,5
tahun penjara, karena terbukti mengubah video pidato
bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok di Kepulauan Seribu. Majelis hakim
menilai, Buni Yani terbukti melanggar Pasal 32 ayat
1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE).
Itulah sebenarnya yang terjadi pada Buni Yani.
Artinya, tidak benar jika dia dikriminalisasi. Lihat
saja, proses hukumnya jelas, ada laporan atau
pengaduan, kemudian diproses polisi atas pengaduan
itu, lalu dilimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan.
Dan pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman.
“Jadi dimana kriteria kriminalisasinya. Kriminalisasi
itu jika seseorang ditahan tanpa pengaduan pidana
dan proses hukum,” kata Syafruddin aktivis PKB.
M Riz
